Tekan Jumlah Penduduk, KB Kembali Digencarkan

Jemberpost.com,
Pengendalian jumlah penduduk merupakan suatu hal yang cukup signifikan dalam pembangunan. Sebab, bila tidak ada keseimbangan antara jumlah penduduk dengan ketersedian kebutuhan primer manusia, maka tentu saja dapat menghambat proses pembangunan. Demikian dikatakan Bupati Jember, MZA Djalal,dalam sambutannya ketika membuka acara Rapat Kerja Daerah Program KB Kabupaten Jember,di Aula PB. Sudirman, Pemkab Jember.
Ia mengharapkan, dengan adanya rakerda yang dimotori oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB ini, dapat digunakan oleh instansi yang baru berdiri itu untuk lebih menunjukkan kinerja kepada masyarakat. “Dengan adanya rakerda ini, saya berharap agar kinerja Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB ini akan lebih nampak”, ungkapnya di depan kurang lebih 150 orang peserta yang terdiri dari Camat, Ketua Tim Penggerak PKK se-Kab. Jember, Kepala Puskesmas dan Kepala UPT KB se-Kab. Jember.
Berkaitan dengan program KB yang tengah dicanangkan oleh instansi itu, orang nomor satu di Jember itu mengungkapkan, kesuksesan program KB tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja. “Lebih dari itu, kesuksesan program KB ini akan terwujud bila ada kerjasama antara pemerintah (semisal : Kepala Desa, Lurah, PLKB, dan lain sebagainya) dan masyarakat”, imbuhnya.
Bupati Djalal menegaskan, dengan adanya pertumbuhan penduduk Jember pada saat ini yang 1,9 %, tentu Jember dapat digolongkan menjadi salah satu kabupaten yang relatif tinggi pertumbuhan penduduknya. “Dengan digencarkannya kembali program KB, saya berharap agar pertumbuhan penduduk Jember dapat ditekan hingga menjadi 1,5 %”, kilahnya.
Untuk itu, katanya menandaskan, bagi para Camat beserta jajarannya, untuk mewujudkan kesadaran yang tinggi untuk memobilisasi masyarakatnya agar ikut program KB yang pada akhirnya akan berdampak pada pengendalian jumlah penduduk.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kab. Jember, Dra. Lilik Hartini, M.Si, dalam laporannya mengatakan bahwa maksud dan tujuan diselenggarakannya rakerda ini adalah untuk menguatkan kembali komitmen antara pemerintah dan masyarakat tentang program KB, untuk meningkatkan kualitas pelayanan KB khususnya kepada keluarga miskin di daerah terjangkau dan di daerah yang tidak dapat terjangkau serta untuk mengoptimalkan program KB di tingkat desa, kota dan kelurahan yang selama ini dirasa semakin tidak populer.
Sedang menurut Kabid Supervisi KB, Dra. Sulasi Eko Nintowati, M.Si yang saat itu mewakili Kepala BKKN Propinsi menjelaskan bila pertumbuhan penduduk tidak ditekan, maka pertumbuhan kebutuhan juga akan semakin meningkat. “Dengan adanya program KB selain dapat mengendalikan laju pertumbuhan penduduk juga akan dapat mengurangi angka kematian ibu, anak dan juga dapat meningkatkan gizi keluarga”, terangnya.
Untuk Kabupaten Jember, katanya menambahkan, Pemkab masih perlu mengadakan pembinaan yang intensif tentang KB melalui instansi terkait. Selain itu, seperti diketahui, di Jember juga masih sangat kurang tenaga PLKB dikarenakan banyak yang telah pensiun.
Sementara itu menurut Sekretaris KORPRI Kab. Jember, Drs. Agoes Slameto, M.Si yang bertindak sebagai narasumber pada acara itu menjelaskan, KORPRI sebagai Tim Kerja Terpadu dalam ikut mensukseskan program KB mempunyai tugas untuk memadukan teknis operasional program KB dilingkungan pengurus dan anggota KORPRI unit Kabupaten/Kota. “Sedang fungsinya adalah menyusun rencana kegiatan program KB dilingkungan KORPRI unit Kabupaten/Kota, melakukan advokasi dan KIE program KB dan juga melaporkan perkembangan kegiatan program KB dilingkungan KORPRI unit Kabupaten/Kota kepada Tim Kerja Terpadu Propinsi dan pimpinan wilayah”, terang narasumber yang juga Kabag Humas Pemkab Jember itu.
Sedang Dr. Yuni Ermita Djatmiko, M. Kes, selaku Direktur RSD Dr. Soebandi yang juga bertindak sebagai narasumber mengatakan, pihaknya akan memberikan pelayanan kepada para peserta KB secara optimal dengan memaksimalkan akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi kepada masyarakat melalui pelayanan KB di rumah sakit dan memberikan kontribusi dalam penurunan Total Fertility Rate (TFR) dengan meningkatkan cakupan pelayanan KB di rumah sakit.
Pada acara rakerda itu, ditampilkan juga perubahan logo program KB sebagai tanda digalakkannya kembali program KB sebagai salah satu bidang pembangunan. Selain itu, diserahkan pula bantuan BKKBN Propinsi berupa IUD Kit, Implant Kit dan Anastesi Kit kepada Dinas Kesehatan dan Poli KB RSD Dr. Soebandi. (sal)