Bappekab Jember Dituding Bikin SPJ Fiktif

Jemberpost.com – Bappekab Jember dituding sejumlah pihak telah membuat SPJ fiktif guna mempertanggungjawabkan keuangan yang sudah digunakan. Salah satu pejabat di lingkungan pemkab Jember yang enggan disebut namanya membeberkan beberapa bukti kecurangan Bappekab.Pejabat tersebut menunjukkan copy SK nomor 188/017/436.41.6/2008 tanggal 7 Januari 2008 tentang tim pelaksana kegiatan musyawarah pembangunan desa tingkat kabupaten Jember. SK tersebut dibuat seakan-akan ada tim musyawarah perencanaan pembangunan atau musrenbang di tingkat Kabupaten.

"Padahal waktu itu semua anggota tim yang namanya tercantum disitu mengaku tidak pernah terlibat atau diminta menjadi tim, dan kabarnya lagi dana sudah digunakan, jadi SK hanya untuk melengkapi SPJ fiktif belaka," ungkapnya, Kamis (22/10/2009).

Kejadian serupa di Bappekab era kepemimpinan Mudhar Syarif diduga kuat sering dilakukan. "Musrenbang ini contoh kecil saja, dari SK itu akhirnya ada dana APBD yang dikeluarkan mendahului Perda APBD 2008 sebanyak hampir Rp 200 juta," imbuhnya.

Secara administrasi menurut sumber tersebut seharusnya Perda APBD dahulu ditetapkan baru membuat SK-SK semacam itu atau membuat DPA untuk mengeluarkan anggaran dari Kasda. Tetapi di Bappekab seringkali prosedur atau tahapan tersebut tidak dilalui.

Seperti contohnya SK Musrenbang tersebut dibuat sebelum Perda APBD 2008 didok dan ditandatangani Bupati Jember pada 31 Januari 2008. Hal ini diperkuat oleh keterangan beberapa anggota tim yang namanya tersebut didalam SK.

Salah satunya yakni Moh. Jamil Kabid Bina UMKM Diskop Jember. Sebelumnya Jamil yang menduduki Kabid Sosbud mengaku tidak pernah dmimintai tolong menjadi tim musrenbang dan sebagainya.

"Nggak tahu saya, tiba-tiba nama saya dan teman-teman sudah ada di SK itu, dan terus terang SK itupun kami nggak tahu, baru tahu sekarang ini," tuturnya.

Padahal menurut Jamil waktu itu Bappekab tidak mempunyai pekerjaan tersebut, apalagi dirinya tidak pernah dilibatkan. [her/bj]