Drs. Sudjak Hidayat : Sosialisasi Pemilu Tanggung Jawab KPUD dan Parpol

Jemberpost.com,
Pemilihan Umum (Pemilu) 2009 memiliki spesifikasi yang lebih rumit dibandingkan dengan Pemilu 2004. Hal tersebut bertujuan guna meningkatkan bobot dan kualitas demokratisasi di negeri ini.Karenanya, sosialisasi menjadi titik tekan utama dalam memberi pemahaman secara utuh kepada masyarakat. Makanya beban dan tanggung jawab sosialisasi bukan hanya menjadi tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) tetapi juga partai politik (Parpol).
Ketua Devisi Hubungan Antar Lembaga, Kajian Pemilu dan Sosialisasi KPUD Jember, Mochammad Eksan, mengatakan spesifikasi Pemilu tahun 2009 diantaranya diberlakukannya Parlementary Threshold dan Electoral Threshold yang menuntut sekurang-kurangnya perolehan 2,5% suara sah secara nasional dan 3% jumlah kursi DPR atau 4% kursi DPR Propinsi atau DPRD Kabupaten/Kota.
Selain itu, terjadi peningkatan jumlah kursi anggota DPR dari 550 menjadi 560. Sedangkan kursi DPRD Kabupaten/Kota bertambah dari 45 kursi menjadi 50 kursi bagi daerah yang memiliki jumlah penduduk lebih dari satu juta jiwa. Penurunan alokasi kursi di tiap daerah pemilihan dari 3-12 kursi pada Pemilu 2004 menjadi 3-10 kursi Pemilu 2009. “Spesifikasi itu juga terkait dengan pemberian hak suara dengan cara menandai surat suara dengan balpoint sekali saja, serta penarikan suara yang tidak mencapai 50% BPP DPR ke Tingkat Propinsi, bila masih ditemukan sisa suara yang tidak terkonversi ke kursi yang tersedia, ”tandas Moch. Eksan di Aula Bakesbang dan Linmas, Jum’at (23/1) kemarin.
Yang terakhir, calon terpilih ditetapkan berdasarkan atas “Suara Terbanyak” yang diperoleh selama proses Pemilu. “Mekanisme ini berbeda dengan pemilu sebelumnya, sehingga siapa yang mendapat dukungan dan simpati dari masyarakat lebih banyak, maka dialah yang bisa menduduki kursi legislatif, ”imbuhnya.
Dengan begitu, kursi dewan bakal didominasi oleh orang-orang yang memiliki basis konstituen yang jelas dan riil. “Dominasi politisi daerah kian nampak dan berkurangnya kader-kader “jenggot” yang menambatkan kekuatannya pada struktur elite dan menanggalkan kekuatan kultur masyarakat, ”katanya.
Rumitnya mekanisme Pemilu tahun ini, tentunya perlu diimbangi dengan kuatnya upaya sosialisasi kepada masyarakat. “Saya kira yang menjadi titik tekan dari KPU adalah sosialisasi, tapi sosialisasi ini bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab KPU, melainkan partai politik juga memiliki tugas yang sama untuk melakukan sosialisasi itu kepada masyarakat, ”tuturnya.
Ia mengatakan, masyarakat perlu memahami bahwa waktu kampanye yang berlangsung selama 9 bulan merupakan bagian dari pendidikan politik dengan prinsip dan tanggung jawab yang tinggi guna meningkatkan kualitas pelaksanaan demokrasi.
Masalah kampanye, sambungnya telah ditetapkan waktunya sejak 3 hari parpol ditetapkan sebagai peserta Pemilu. Tapi kampanye itu dilakukan dengan cara-cara terbatas, misalnya sosialisasi partai melalui media, tatap muka terbatas dengan masyarakat. “Sedangkan kampanye dalam bentuk rapat umum baru dilaksanakan pada 17 Maret - 4 April 2009, ”ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bakesbang dan Linmas Kabupaten Jember, Drs. Sudjak Hidayat, mengungkapkan kesuksesan pemilu ditentukan oleh 3 hal diantaranya kesuksesan pada pelaksanaan Pemilu pada 9 April mendatang, ditunjang dengan tingkat kehadiran dan partisipasi masyarakat serta dilaksanakan dalam suasana aman dan damai.
Guna menjaga kondusifitas pelaksanaan Pemilu mendatang, lanjutnya pemerintah membantu upaya sosialisasi secara berjenjang mulai dari pencanangan Pemilu serta sosialisasi caleg dan 38 parpol peserta pemilu kepada masyarakat, hingga rapat-rapat koordinasi dan sosialisasi pada ormas, kepala desa, ketua dan pengurus parpol yang akan dipimpin oleh Bupati Jember. “Kemudian akan diikuti acara yang digelar ke tingkat lebih bawah mulai dari tingkat desa sampai dengan RT/RW sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Itu semua untuk membantu agar masyarakat kita tidak apatis mengikuti Pemilu, ”jelasnya.(sal)