Ada Nuansa Politis Dibalik Pemanggilan PLN Di DPRD

Jemberpost.com-Kembali Anggota Dewan yang akan mencalonkan diri lagi pada periode mendatang membuat pernyataan yang akan dianggap sebagai suara lantang, setelah RSUD kali ini yang menjadi korban adalah PLN, PLN yang dipanggil oleh komisi B dengan agenda Pembahasan utama adalah pelayanan listrik untuk warga miskin dan penerangan jalan umum.

.Pertemuan dengan PLN juga dihadiri wakil dari Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Sejak awal, Sunardi memuntahkan kekecewaan atas pelayanan PLN. Komisi B menemukan fakta bahwa ongkos pemasangan sambungan 450 VA melambung tinggi. Padahal pemasang sambungan ini mayoritas adalah warga miskin.
Jufriyadi, anggota Komisi B lainnya, khawatir ada upaya dari petugas PLN dan kontraktor listrik untuk meraup keuntungan.
Sementara itu Emy Ambar, perwakilan PLN, mengatakan, biaya pemasangan sudah sesuai aturan. Untuk pemasangan 450 VA, biaya yang harus dibayarkan ke AKLI sebagai rekanan PLN adalah Rp 900 ribu untuk instalasi milik langganan dan untuk biaya konsuil Rp 60 ribu.

Sementara biaya yang harus dibayarkan ke PLN Rp 135 ribu (biaya pemasangan) dan uang jaminan langganan Rp 45.450. Emy justru menyalahkan masyarakat yang memilih jalan pintas,dan mendatangi calo daripada mengurus sendiri ke loket PLN.

Namun yang menarik sebenarnya adalah sebelum agenda hearing itu muncul menurut sumber jemberpost.com ada masalah pribadi Sunardi dengan salah satu petugas PLN.

Pak Busawi “Team sukses Pilcaleg” Sunardi yang memiliki pelanggaran terhadap PLN dan memiliki tunggakan diatas 2 juta rupiah melaporkan masalahnya pada Sunardi. sehingga Sunardi pun mengancam akan membawa masalah ini ke Gedung Dewan. Bahkan sebenarnya menurut petugas PLN tersebut masalah dengan “sohib” Sunardi telah selesai dengan kekeluargaan. Bahkan PLN memberi kelonggaran sesuai aturan maksimal pembayaran yaitu 12 kali. (sal)