Warga Jember Lor Tetap Minta RS Paru Dipindah

Jemberpost.com – Pasca unjukrasa warga sekitar Rumah Sakit Paru (RSP) beberapa hari lalu, akhirnya warga dengan pihak rumah sakit mengadakan pertemuan. Sayangnya, pertemuan antara warga di sekitar RS Paru Jember, berlangsung alot dan menemui jalan buntu.Warga tetap menolak keberadaan RS Paru di lingkungannya, dan minta relokasi RS Paru tersebut. Tapi, pihak direktur RS Paru dan pengelola mengaku tidak berhak memberi keputusan.

Pertemuan yang buntu dan tidak menghasilkan kesepakatan ini, dinilai cukup mendapat kemajuan. Sebab, pihak RS Paru melunak dengan menyerap semua aspirasi dan protes warga itu untuk disampaikan kepada yang lebih berhak yakni di Propinsi Jawa Timur.

Direktur RS Paru Jember, Dr Arya Sidemen, di pertemuan yang dihadiri Kapolsek Patrang AKP Mustamu, Danramil Kapten Wahyudi, Lurah Anang Suprianto, ini menjelaskan kepada warga bahwa RS Paru secara administrative telah memenuhi Amdal dan standart lokasi RS. RS Paru juga telah melakukan standarisasi pengelolaan limbah RS berdasar aturan yang berlaku.

Terkait janji perawatan bagi masyarakat lingkungan setempat yang berobat ke RS Paru, Direktur berjanji lagi untuk merealisasikannya dengan memberi kartu pra bayar atau system kartu khusus untuk berobat gratis.

"Persoalannya memang masyarakat tidak pernah tahu selama ini," ujar Dr Arya.

Terkait jalan tembus samping belakang RS Paru yang baru diperbaiki menurutnya akan diserahkan kembali ke warga.

Sementara protes agar tembok ditutup lebih tertutup maka pihak RS berjanji akan menutup dengan model tembok yang lebih tertutup.

"Sebenarnya model tembok dengan agak terbuka itu kita merasa lebih dekat dengan warga dan saling tegur sapa. Tapi kalau dibilang dapat menyebarkan virus ke pemukiman kita serahkan kembali ke warga," ujarnya lagi.

Sejumlah tokoh yang hadir dalam pertemuan itu, Slamet, Sudarsono, Edy S, merasa tetap pada pendirian warga. Mereka tetap menolak keberadaan RS Paru dengan alasan lokasinya dekat dengan 2 sekolahan di kiri dan di blok depan dekat dengan perumahan penduduk.

Warga tetap bersikukuh bahwa demi anak cucu mereka tidak rela anaknya terkena TBC atau penyakit dalam lainnya akibat keberadaan RS Paru tersebut.

"RS Paru ini tidak ada keuntungannya sama sekali," ujarnya.

Warga tetap satu kata untuk merelokasi RS Paru tersebut. Soal teknis pemindahan diserahkan kepada pemerintah. "Kami tetap minta RS Paru dipindah. Masih banyak tanah pemerintah yang bisa dimanfaatkan yang jauh dari lokasi perumahan penduduk," ujar Sudarsono. [her/BJ]