Paripurna Bahas Perubahan APBD

Jemberpost.com
Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember mengalokasikan anggaran pada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD) Jember untuk penyesuaian perkembangan situasi dan kondisi,aspirasi masyarakat, prioritas kebutuhan, kondisi mendesak serta sumber dana lain yang tersedia namun belum tercakup dalam APBD awal. “Perubahan APBD ini akan berimplikasi pada struktur anggaran baik pendapatan, belanja maupun pembiayaan tahun 2008, “jelas Bupati Djalal pada pidato pengantar nota keuangan tentang PAPBD Tahun 2008, digedung DPRD Jember.
Dari sisi Pendapatan diungkapkan bahwa selama tahun anggaran berjalan terdapat kenaikan sebesar 44,534 milyar rupiah atau 3,7% dari nilai 1,203 trilyun rupiah menjadi 1,248 trilyun rupiah. “Kenaikan tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 21,557 milyar rupiah, dana perimbangan sebesar 1,788 milyar rupiah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 21,189 milyar rupiah, “rincinya.
Sedangkan kenaikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini berasal dari pajak daerah yang meningkat sebesar 2,346 milyar rupiah, retribusi daerah meningkat sebesar 12,096 milyar rupiah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan juga meningkat sebesar 1,064 milyar rupiah, lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah sebesar 6,051 milyar rupiah.
Untuk dana perimbangan juga mengalami peningkatan sebesar 1,788 milyar rupiah yang berasal dari cukai tembakau. Sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah naik sebesar 21,189 milyar rupiah, kenaikan ini berasal dari dana darurat sebesar 17,510 milyar rupiah dan dana bagi hasil pajak dari propinsi dan pemerintah daerah lainnya sebesar 3,679 milyar rupiah.
Sedangkan sisi belanja juga terdapat perubahan sebesar 111,895 milyar rupiah yang terdiri dari belanja tidak langsung meningkat sebesar 44,903 milyar rupiah, belanja langsung meningkat sebesar 66,992 milyar rupiah. Untuk belanja tidak langsung, kenaikan terbesar terjadi pada belanja pegawai sebesar 47,153 milyar rupiah dan belanja bantuan sosial sebesar 5,904 milyar rupiah. “Kenaikan ini terjadi karena adanya kenaikan tunjangan fungsional pegawai negeri dan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), “katanya.
Adapun belanja langsung, kenaikan terbesar terjadi pada belanja barang dan jasa sebesar 28,273 milyar rupiah dan belanja modal sebesar 33,960 milyar rupiah dan sisi pembiayaan bahwa penerimaan pembiayaan meningkat sebesar 70,668 milyar rupiah. “Kenaikan ini berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya, dan pengeluaran pembiayaan meningkat sebesar 3,307 milyar rupiah, “pungkasnya. (sal/tot)