Wujudkan Performent Jember Menuju Good Governance

Jemberpost.com,
Pemerintah Kabupaten Jember bertekad mewujudkan perfomen yang baik dibidang pengelolaan keuangan dan manajemen aset dengan dukungan pengetahuan aparat yang mumpuni dibidang tersebut“Tentunya perfoment yang baik ini akan mendapatkan nilai lebih dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), “jelas Bupati Jember MZA Djalal ketika membuka Diklat PIM III dan Pengadaan Barang dan Jasa, hari ini bertempat di Gedung Pendidikan dan Pelatihan (Diklat), Jl. Nusantara Jember.
Hal itu karena Djalal tidak ingin dibidang keuangan Jember mendapatkan nilai raportnya jelek atau tidak memenuhi syarat. “Aparat tidak perlu takut, meski belum memenuhi syarat, karena memang diakui pejabatnya tidak pernah didiklat dan belum tahu, tetapi jangan ada unsur kesengajaan yang menyebabkan kerugian negara dan masyarakat, “ujarnya.
Sehingga dengan telah dididiknya aparat tentang pengadaan barang dan jasa, kedepan Jember harus mendapatkan penilaian wajar tanpa syarat sekaligus menghilangkan predikat wajar dengan pengecualian. “Tentunya dengan pendampingan BPKP yang sudah berjalan sekitar 3 tahun lebih ini mempunyai makna yang berarti, apalagi ditambah dengan aparatnya sudah memiliki pengetahuan dibidang pengadaan barang dan jasa, “harapnya.
Apalagi dalam waktu dekat ini Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jember akan melaksanakan beberapa Peraturan Pemerintah (PP) yang menuntut profesionalisme dari setiap aparat pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. “Dengan begitu, setiap melaksanakan pekerjaan menyangkut keuangan harus berpijak kepada peraturan dan perundangan yang berlaku, “pinta Djalal.
Kepada Badan Diklat Propinsi Jawa Timur, atas nama Pemerintah Kabupaten Jember, Djalal menyampaikan terima kasih atas pola kemitraan dan kesediaannya memberikan fasilitas widya iswara, sehingga diklat ini dapat dilaksanakan dengan baik. “Juga kepada BPKP perwakilan Surabaya, semoga kerjasama selama ini memberikan manfaat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik (good governance), “pungkas Djalal.
Sementara itu Drs. Totok Hadi Pranoto, Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Propinsi Jawa Timur mengatakan bahwa kepemimpinan birokrasi dewasa ini banyak mendapat sorotan utama dalam wacana manajemen pemerintahan. “Salah satunya disebabkan kualitas kepemimpinan birokrasi pemerintah yang masih jauh dari harapan, “katanya.
Tentunya sorotan itu harus direspon secara bijak, untuk mencari jalan keluar terbaik bagi permasalahan kepemimpinan birokrasi tersebut, dan harus bertekad bahwa birokrasi harus semakin profesional dengan kepemimpinan yang berkompeten, integritas tinggi dan punya dedikasi yang terpuji. “Aparat birokrasi yang dapat diandalkan, apabila mampu mengubah citra dari “minta dilayani” menjadi “melayani”, karena pada jajaran inilah kompetensi PNS menjadi sangat menentukan, disamping integritas dan dedikasinya terhadap tugas, “urainya.
Menyadari akan masih kurangnya pengetahuan aparat birokrasi, maka pemerintah maupun pemerintah daerah memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan kualitas SDM aparatur pemerintah. “Komitmen tersebut melalui program diklat baik kepemimpinan, tehnis maupun fungsional, “jelasnya.
Disisi lain Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jember, Drs. Sugiarto mengatakan peserta diklat kali ini selain berasal dari Kabupaten Jember juga diikuti dari beberapa Kabupaten diantaranya Malang Kota, Situbondo, Lumajang dan Trenggalek dengan jumlah keseluruhan peserta sebanyak 80 orang yang terbagi dalam 2 jenis diklat yaitu Diklat PIM III berjumlah 40 orang berasal dari Jember 30 orang, Lumajang 2 orang, Situbondo 3 orang, Malang Kota 1 orang, Trenggalek 3 orang serta dari Kejaksaan Jember 1 orang. “Sedangkan Diklat Pengadaan Barang dan jasa berasal dari SKPD se-Kabupaten Jember dan akan berlangsung selama 5 hari kerja, “tuturnya.
Pada kesempatan yang sama Bupati Jember MZA Djalal juga menyematkan tanda peserta kepada 2 orang perwakilan yaitu Tita dari Dinas Pendapatan Daerah Jember dan Poerwoadi, SH Camat Umbulsari. Sedangkan Tema Diklat pada kesempatan kali ini adalah “Peningkatan Profesionalisme Aparatur Dalam Rangka Efektifitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah menuju terwujudnya Good Governance. “Sehingga akan ada kesamaan visi dan dinamika pola pikir dalam melaksanakan tugas pemerintahan umum dan pembangunan demi terwujudnya kepemerintahan yang baik, “pungkas Sugiarto. (sal/tot)