Warga Tuntut Pemkab Jember Teliti

Jemberpost.com - Sejumlah perwakilan warga yang berada di lokasi wisata pantai Watu Ulo, Desa Sumberejo Kecamatan Wuluhan, menuntut Pemerintah Kabupaten Jember teliti dalam memilih investor.Tuntutan ini dikemukakan di hadapan anggota DPRD Jember dari Fraksi Kebangkitan Bangsa Lukman Yasir, di ruang Komisi A, Kamis (16/10/2008). Selama ini, warga merasa tak mendapat manfaat dari kehadiran investor.

Ngadi Purwanto, salah satu warga mengatakan, masyarakat berharap diajak bicara sebelum menentukan investor. "Gegeran antar warga selalu terjadi setiap tahun," katanya.

Konflik terjadi karena tidak ada kesepahaman antara investor dengan warga yang mengais rezeki di lokasi wisata. Watu Ulo selalu ramai pengunjung saat libur lebaran. Dalam situasi seperti ini, terjadi pertengkaran memperebutkan rezeki.

Dalam libur lebaran kali ini, perwakilan warga mengaku kesulitan mengais rezeki, karena keputusan sepihak investor yang menutup jalur masuk ke lokasi wisata melalui Selatan. Padahal, warga sudah mendirikan warung dan tempat penitipan kendaraan (parkir) di jalur ini.

Panitia penyelanggara pekan raya selama libur lebaran lebih memilih jalur utara sebagai tempat masuk. Padahal, menurut warga, jalur itu tak representatif. "Setiap tahun Watu Ulo dikelola investor, masyarakat kena sampahnya doang," kata Sukri Firdaus warga lainnya.

Warga pun mengajukan tuntutan. Pertama, Pemkab hendaknya memilih investor yang memberi ruang kepada masyarakat untuk berusaha. Kedua, meminta Dinas Pendapatan Daerah teliti dalam memilih investor, karena masyarakat trauma.

"Masyarakat mengimbau Watu Ulo dikembangkan, karena sekarang tempat wisata gersang. Tidak ada fasilitas," kata Sukri.

Tuntutan lainnya adalah masyarakat bisa milih investor yang mampu menampung aspirasi mereka. DPRD Jember diharapkan mampu menjembatani tuntutan tersebut ke Pemkab.

Lukman Yasir mengatakan, di luar daerah, tempat wisata dikelola dan dijaga betul. "Masyarakat diberdayakan," katanya.

Lukman menyatakan tidak tahu persis, mengapa rakyat diingkari. "Ini perlu diklarifikasi. Prinsipnya dalam pengelolaan tempat wisata, rakyat jangan dirugikan," katanya. [wir/BJ]