KPUD: Minimalkan Golput

Jemberpost.com,
Tingkat golput di Kabupaten Jember pada pemilihan gubernur (pilgub) 2008 putaran pertama lalu ternyata menempati urutan tertinggi se-Indonesia. Ada sebanyak 52 % dari Daftar Pemilih Tetap (DPT)yang tidak menggunakan hak pilihnya. Hal itu diungkapkan Ketty Tri Setyorini, SS selaku anggota Divisi Logistik dan Organisasi KPUD Jember saat dikonfirmasi diruang kerjanya baru-baru ini.
Besarnya jumlah golput itu, menurut Ketty dikarenakan kurang maksimalnya pendataan calon pemilih pada tiap wilayah. ”Tapi bila DPT dapat dipenuhi, saya yakin masyarakat pasti mau datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS)”, tandasnya.
Langkah-langkah antisipasi untuk meminimalkan golput khususnya di Kabupaten Jember, menurut Ketty, KPU telah menginstruksikan kepada Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) termasuk Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk benar-benar mendata nama pemilih melalui pemutakhiran data dan bekerjasama dengan camat setempat untuk memberikan informasi kepada masyarakat guna menggunakan hak pilihnya pada 4 November mendatang.
Selain itu, pihaknya telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk memberikan kesadaran akan arti pentingnya penggunaan hak pilih dalam sistem demokrasi. ”Dengan memberi himbauan kepada masyarakat melalui brosur, poster dan melalui siaran di RRI, yaitu setiap hari Kamis, pukul 07.00 WIB pada channel Pro – 1”, cetusnya.
Program siaran ini, lanjutnya, telah berjalan sejak 4 bulan lalu atau semenjak pilgub putaran pertama akan digelar. Selain itu, pada Selasa lalu (14/10), KPU telah mensosialisasikan digelarnya pilgub putaran ke-2 kepada PPK, PPS dan KPPS. ”Kemudian akan diteruskan kepada masyarakat melalui RT/RW setempat”, imbuhnya.
PPK sendiri diberi kebebasan untuk mensosialisasikan waktu dan segala proses pemilihan di tiap kecamatan, kelurahan, PTP, Perumka, Lapas ataupun instansi lainnya. Namun, karena ada keterbatasan anggaran tentu saja sosialisasi saat ini tidak segencar sosialisasi pada pilgub putaran pertama lalu. ”Saat ini kami menerima hanya 20 % dari total anggaran pilgub putaran pertama”, ungkap Ketty.
Berkaitan dengan masalah logistik, ia mengatakan perlengkapan logistik yang dipergunakan pada pilgub putaran pertama lalu telah banyak yang hilang. Padahal logistik yang ada itu dipergunakan untuk 5 kali pemilu.
Biasanya, terang Ketty, PPS tidak begitu memperhatikan alat-alat perlengkapan pemilu usai pencoblosan, sebab mereka cenderung lebih mengutamakan penghitungan suara. ”Tetapi, terkadang hilangnya logistik tersebut disinyalir sebagai upaya politis kelompok tertentu yang ingin diuntungkan pada pelaksanaan pemilu”, cetusnya.
Menurut data di KPUD Jember, logistik yang raib antara lain 1.492 bantal dan 2.083 alat tusuk. Dan karena terbatasnya anggaran yang diterima, tentu kebutuhan logistik akan terkurangi juga. Misalnya, pada pilgub putaran pertama lalu tiap TPS mendapat 2 botol tinta, namun sekarang hanya mendapat 1 botol saja. ”Padahal, di Kabupaten Jember ini terdapat sekitar 3.725 TPS”, katanya menambahkan.
Ketty berharap, para penanggung jawab logistik dapat lebih menginventarisir perlengkapan pemilu agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selain itu, kepada masyarakat ia menghimbau untuk lebih memiliki kesadaran dalam menggunakan hak pilihnya. ”Agar pesta demokrasi untuk memilih pemimpin rakyat dapat berjalan dengan lancar, aman dan tertib”, tegasnya. (sal/dn)