Pemkot Probolinggo Tertarik Bank Gakin Jember

Jemberpost.com,
DPRD Komisi II Kota Probolinggo mendapatkan pengalaman berharga saat melakukan studi banding ke Pemkab Jember, terkait soal pengelolaan Lembaga Keuangan Mikro Masyarakat (LKMM)Pasalnya, penanganan LKMM di Kota Probolinggo cenderung kredit macet, sehingga diperlukan perubahan sistem yang setidaknya menyamai Bank Keluaga Miskin (Gakin) Jember.
Anggota komisi II Kota Probolinggo, Matsumarwo, mengatakan, pengelolaan LKMM atau Bank Gakin di Jember cukup signifikan. Lantaran, selain tanpa agunan, kredit macetnya nol persen. “Sebenarnya kami juga meluncurkan program yang hampir mirip dengan Bank Gakin di Pemerintah Kota (Pemkot) Probolinggo, tapi sampai dengan saat ini terkendala adanya kredit macet sehingga Lembaga Keuangan kami tidak bisa berjalan lancar,” katanya.
Hal serupa diungkapkan pula oleh Merwi, staf Dinas Koperasi, Energi Negara, Industri dan Perdagangan Pemkot Probolinggo. Ia mengatakan, Pemkot Probolinggo memiliki dana kredit yang bersifat terus dengan total Rp 2,6 Milyar. Dialokasikan sebagai bantuan kredit usaha mikro masyarakat. “Awalnya eksis, tapi setelah berjalan selama 2 tahun dan kami perbaiki manajemennya, tapi masih saja terjadi kredit macet,” tukasnya.
Oleh karenanya, pihaknya ingin mengetahui lebih jauh soal seluk-beluk mekanisme sistem Bank Gakin Jember yang dikelola oleh masyarakat dengan difasilitasi oleh Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Jember. “Kami ingin penjelasan lebih jauh mengenai mekanisme manajemennya dan cara pendekatan pada masyarakat supaya mau berpartisipasi dalam kelompoknya,” ungkapnya.
Menurut Asisten Perekonomian Pembangunan Pemkab Jember, Edy Budi Susilo, yang menerima secara langsung rombongan tersebut menjelaskan, perkembangan Bank Gakin Jember saat ini cukup pesat. Nasabahnya pun semakin melejit, dari 100 orang, kini telah mencapai 4.500 nasabah selama 3 tahun terakhir, terhitung mulai tahun 2005. Yang menjadi nasabah, katanya, dari kalangan ibu-ibu rumah tangga. “Untuk sementara ini, kalau pola-polanya sudah banyak di daerah lain, tapi Bank Gakin ini mungkin baru satu-satunya di Jawa Timur, bahkan di Indonesia,” tuturnya.
Lebih lanjut Edy menandaskan, tidak menutup kemungkinan kalau hal ini juga bisa diterapkan di Pemkot Probolinggo yang tentunya disesuaikan dengan karakteristik kota tersebut dengan sasaran dari kalangan ibu-ibu rumah tangga. “Bank Gakin ini dilakukan dengan sistem bergulir dan tanggung renteng”, cetusnya.
Sementara itu, Kasi Usaha Mikro Dinas Koperasi dan UMKM Kab. Jember, Agus Edhi Susanto SE, yang juga hadir pada acara itu menjelaskan, prinsip tanggung renteng Bank Gakin menitikberatkan pada pembangunan solidaritas para nasabah. Maksudnya, bila salah satu anggota kelompok masyarakat (Pokmas) yang terdiri 6 orang itu gagal membayar tanggungannya selama seminggu, maka 5 anggotanya bertanggung jawab memikul tunggakannya. “Kita bangun solidaritas dan saling memahami di antara mereka, kewajibannya menanggung resiko terhadap pinjaman kelompok, hal inilah yang membuat Bank Gakin Jember dapat bertahan, karena semua anggotanya berkomitmen terhadap kesuksesan usaha kelompoknya,” jelasnya lagi.
Lebih jauh ia mengatakan, pengembangan Pokmas sebagai nasabah Bank Gakin dilakukan per dusun atau per kampung. “Hal itu dikarenakan adanya pertimbangan teknis, bahwa sentimen emosional masyarakat kampung umumnya terjalin kuat, dengan begitu berbagai pengaruh ekternal yang cenderung merusak bisa diminimalisir,” imbuhnya.
Tiga tahun yang lalu, tandas Agus, sasaran program itu disentralkan di 2 dusun dengan jumlah nasabah 100 orang. Setelah bergulir hingga tahun 2008, nasabahnya melejit menjadi 4.500 orang yang tersebar di 34 dusun. Sedangkan perputaran modalnya berkembang dari dana awal Rp 1,4 Milyar menjadi Rp 14,4 Milyar pada akhir tahun 2008, dengan jumlah keuntungan Rp 433 juta.
Tentunya, hal itu merupakan buah dari upaya keras penguatan institusi dan kelembangaan yang dijalankan dengan sistem tanggung renteng. “Penguatan institusi dan kelembagaannya menjadi titik perhatian utama, sedangkan permodalannya berasal dari Bagian Keuangan dan Bagian Ekonomi, tugas Dinas Koperasi hanya mengawal pendanaannya,” terangmya.(sal)