Anshor Dukung Djalal

Jemberpost.com- Sinyal kuat dukungan pada MZA Djalal maju sebagai calon Bupati dalam pemilihan umum kepala daerah 7 Juli mendatang terungkap dari Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor yang juga Wagub Jatim Saifullah Yusuf .Djalal saat ini masih menjabat sebagai bupati Jember periode 2005-2010.

"Saya tidak dengar ada calon lain di Jember. Cuma Pak Djalal... Sebaiknya (Ansor) melok Pak Djalal ae (ikut Pak Djalal saja)," kata Gus Ipul, usai bertemu dengan Bupati Djalal di Pendapa Wahyawibawagraha.

Gus Ipul memuji Babun Sugiarto, Ketua GP Ansor Jember, yang juga hadir di Pendapa wahyawibawagraha. "Kalau lihat Babun di sini terus, ngglibet (dekat), kelihatannya cocok sama Pak Djalal. Babun kalau tidak dekat dengan Pak Djalal, tidak akan di sini. Ini pertanda," kata Gus Ipul disambut tawa hadirin, termasuk Babun.

Padahal sebelumnya, Babun bersama Pengurus Cabang NU Jember dan badan otonom lainnya sudah mendeklarasikan tekad resmi untuk menempatkan netralitas sebagai opsi terakhir dalam pilkada. NU bersama banom sebisa mungkin akan mengusung calon bupati-wakil bupati sendiri, untuk ditawarkan ke partai politik.

Soal adanya kader Ansor yang kemungkinan bakal maju dalam pemilukada Jembe mendatang, Gus Ipul pesimistis. "Mau nyalon sendiri bagaimana, wong Babun di sini. Dia di sini karena akrab dengan Pak Djalal. Kalau dia akrab dengan Pak Djalal, lalu Pak Djalal maju dia diam saja, kan nggak pantes," katanya.

Gus Ipul mempertanyakan kemampuan modal jika seorang kader Ansor ingin maju pemilukada Jember. Menurutnya, seorang kader yang punya kapasitas harus punya cukup dana untuk bisa mencalonkan diri.

Lewat jalur independen? "Cari saja KTP 90 ribu (warga), kalau tidak ngos-ngosan. Ansor ada orangnya (punya sumber daya), tapi ongkos fotokopinya? Menyuruh anak beli rokok saja ada duitnya. Jadi kalau ada anak Ansor punya niat untuk maju (mencalonkan diri jadi bupati), ya bagus saja. Tapi nyalon tidak cukup sekadar niat. Sebaiknya ikut Pak Djalal saja," kata Gus Ipul, tertawa. [BJ]

Selengkapnya..

Kalah, Machmud Laporkan PK Ke Polisi

Jemberpost.com
Polisi bergerak cepat, setelah Machmud Sardjojono melaporkan 16 Pengurus Kecamatan (PK) Partai Golkar ke polisi, kemarin 6 PK dimintai keterangan di Polres Jember. Hanya saja, keenam PK yang dimintai keterangan kemarin, nama –namanya masih dirahasiakan. Namun dalam pemeriksaan kemarin dibantah oleh Polres Jember. Sejumlah PK Partai Golkar yang datang ke polres sengaja diundang untuk mengklarifikasi laporan Machmud Saedjujono.”Kami belum memeriksa para PK, tapi sebatas klarifikasi. Karena, laporan itu masih perlu klarifikasi kepada terlapor,” kata Kasatreskrim Polres Jember, AKP Leonard M Sinambela.
“Belum – belum, belum ada pemeriksaan terhadap para PK. Kita belum bisa mengatakan kalau PK diperiksa. Kami masih sebatas mengklarifikasi laporan Machmud sardjujono dengan para PK,” ulasnya.
Kemarin para PK yang tampak datang di Polres Jember diantaranya, PK Gumukmas dan PK Jenggawah. Menurut PK Gumukmas, Sucipto, dirinya belum diperiksa sebagai saksi. “Tapi dalam kapasitas diundang oleh polres untuk memberikan klarifikasi. Yang jelas belum ada pemeriksaan,” kata Sucipto.
“Saya menyanyangkan sikap Pak Machmud. Masak masalah internal partai dibawa keranah hukum. Ini bukan pembelajaran politik yang baik karena sudah melebar ke luar jalur,” paparnya.
Mestinya lanjut dia, ada pemahaman yang selaras dengan AD ART. “Padahal, di AD ART telah jelas dicantumkan beberapa item yang menyangkut permasalahan di internal partai. ”Di AD ART itu tidak seharusnya diselesaikan diranah kukum. Mari kita lihat AD ARTnya jangan langsung ke hukum,” ulasnya.
Seperti yang diberitakan sebelumnya. Kekalahan telak yang dialami Machmud Sardjujono dalam Musyawarah Daerah (Musda) Partai Golkar yang berlangsung di Hotel Rembangan Kamis (7/1) 2010 yang lalu berbuntut ke hukum. Kubu Machmud Sardjujono telah melapor ke polisi. Langkah itu ditempuh karena 16 pengurus kecamatan yang sudah diberi dana untuk pendukungan, ternyata mencabut dukungan dan suaranya didistrubusikan ke Yantit Budihartono yang akhirnya menang.
Terkait hal itu Mahmud Sardjujono mengaku kecewa atas sikap kader golkar tersebut. Menurut dia, ada lebih dari 20 pengurus kecamatan atau PK Golkar yang sebelumnya sudah menandatangani kesepakatan dukungannya terhadap dirinya. Tetapi saat pelaksaan musda tanpa alasan yang jelas, 11 pengurus kecamatan menarik dukungan. (sal/kot)

Selengkapnya..

Djalal Pastikan Maju sebagai Calon Bupati

Jemberpost.com- Setelah ditunggu sekian lama akhirnya Bupati Muhammad Zainal Abidin Djalal bertekad menggandeng kembali Kusen Andalas, Ketua Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Jember,dalam pemilihan kepala daerah 7 Juli mendatang. Duet Djalal-Kusen siap diberangkatkan melalui pintu PDI Perjuangan.

"Pak Djalal menyatakan sikap ini tadi malam dalam pertemuan makan malam dengan pengurus anak cabang dan pengurus cabang PDIP. Beliau menggandeng Pak Kusen karena ibarat suami-istri, selama ini mereka berdua tak ada masalah. Kerjasama memimpin Jember selama lima tahun ini dianggap sukses," kata Bukri, Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember. Pendukung Djalal menyambut gembira keputusan ini, sebab selama ini Djalal terkesan menutup diri jika bicara pencalonan lagi dirinya sebagai. Bupati.(sal)

Selengkapnya..

Yantit Terpilih Lagi Pimpin Golkar

Jemberpost.com - Musyawarah Daerah Partai Golkar Jember, di Hotel Rembangan, Kamis (7/1/2010)menetapkan Yantit Budi Hartono sebagai Ketua Partai Golkar Jember periode 2010-2015.Machmud Sardjujono, mantan Ketua Golkar Jember akhirnya kalah dalam arena Musyawarah di Hotel Rembangan, itu.
Dalam putaran pertama penentuan calon, Yantit memperoleh dukungan dari 21 peserta musda. Sementara Machmud Sardjujono memperoleh 11 suara. "Ini berarti Yantit memperoleh dukungan 50 persen plus satu dari peserta, sehingga secara aklamasi bisa ditetapkan sebagai ketua DPD Partai Golkar Jember periode 2010-2015," kata Sekretaris Golkar Jember periode lalu, Yudi Hartono.Dengan terpilihnya ini Yantit mka ia memimpin Golkar Jember untuk yang kedua kalinya.(sal)

Selengkapnya..

Sempat Saling Dorong, Demonstrasi Anti Korupsi Tertib

Jemberpost.com- Ratusan mahasiswa berhasil mengepung DPRD Jember, Enam pagar pembatas dari besi yang dipasang aparat kepolisian, di area Bundaran DPRD Jember ringsek akibat aksi saling dorong antara mahasiswa dan petugas.Bundaran DPRD yang merupakan pertemuan empat jalan besar yakni Jalan Sumatra, Jawa, Kalimantan, dan Bengawan Solo menjadi pusat aksi. Ratusan mahasiswa yang berunjuk rasa berasal dari Himpunan Mahasiswa Islam, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia. Mahasiswa GMNI dan PMII sempat memaksa untuk masuk ke gedung DPRD Jember, dan menyeruduk barikade petugas.

Upaya itu gagal. Aparat kepolisian sangat solid, dan menyiapkan dua satuan setingkat kompi untuk mengamankan aksi unjuk rasa tersebut.

Kendati sama-sama mengusung tema besar anti korupsi, ada perbedaan isu pokok di antara kelompok mahasiswa. GMNI dengan tegas menuntut pasangan SBY-Boediono untuk mundur dari istana. Sementara, elemen lain sebatas meneriakkan pengusutan kasus skandal Bank Century dan pertanggungjawaban pemerintah dalam memberantas korupsi.

Elemen mahasiswa ini sempat tidak mau bergabung dalam satu barisan. Masing-masing elemen membentuk lingkaran masing-masing dan berorasi sendiri-sendiri, sehingga cenderung tak terkoordinasi. Bahkan sejumlah aktivis PMII yang berjalan dari arah Jalan Jawa tidak bisa masuk ke area Bundaran DPRD, setelah aktivis GMNI saling melintangkan tangan memblokade jalan. Setelah semua pimpinan organisasi berkomunikasi, mereka pun bersatu dalam satu barisan besar.
Sementara itu Sejumlah anggota DPRD Jember menemui para aktivis mahasiswa yang berunjukrasa di bundara DPRD, Mereka sepakat mendukung gerakan antikorupsi.
Para anggota DPRD Jember dua kali menemui mahasiswa. Pertama pukul 10, dan berikutnya sekitar pukul 11.30. Mereka antara lain Ayub Junaidi (PKB), Abdul Ghafur (PAN), Ayub Khan (Demokrat), Suroso Kastara (PDP), Sumpono (Gerindra), Maman Sabariman (PDIP), Jufriyadi (PKNU).

"Kita mendukung gerakan antikorupsi. Saya siap di depan, tutu wuri handayani, dan di belakang adik-adik untuk mendorong," kata Ghafur.

Namun, saat mahasiswa meminta agar para anggota Dewan menandatangani pernyataan dukungan pelengseran SBY-Boediono, Ghafur menampik. "Itu level DPR RI. Kapasitas kami di DPRD adalah di tingkat pemerintahan kabupaten. Kami punya aturan," katanya.

Akhirnya, para mahasiswa mengajak anggota DPRD Jember untuk membakar bersama-sama poster yang dibawa. "Ini lambang pembakaran terhadap penindasan rakyat," kata salah satu mahasiswa. [sal/BJ]

Selengkapnya..

Anang PP Pasti Calonkan Diri Jadi Ketua Golkar

Jembepost.com - Ketua Pemuda Pancasila Jember Abdul Arief Ismail akan maju dalam pencalonan ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar setempat, bulan depan. Ia menyatakan sudah didukung sedikitnya 30 persen pengurus kecamatan."Saya berangkat karena teman-teman PK mendorong saya untuk maju. Ada sebelas PK yang mendukung saya. Ini bukan klaim," kata pria yang akrab disapa Anang ini.

Anang menyatakan dukungan itu tidak dinyatakan dalam bentuk tanda tangan pernyataan. Ia tidak terlampau hal-hal berbau legalistik macam itu. Dalam Musyawarah Nasional Golkar, Surya Paloh juga memegang pernyataan dan tanda tangan dukungan dari mayoritas pengurus daerah. Namun nyatanya Paloh tumbang juga.

"Ada yang bilang politik itu jahat. Tapi bagi saya tidak," kata Anang. Ia masih mempercayai hati nurani. "Kader murni (Golkar) insya Allah mendukung saya," tambahnya.

Jika terpilih sebagi ketua Golkar, Anang berjanji tidak akan mencalonkan diri sebagai anggota DPRD. Menurutnya, seorang ketua seharusnya tidak merangkap jabatan sebagai anggota parlemen. "Pimpinan itu mengawasi," katanya.

Anang menyatakan belum tahu siapa rivalnya dalam perebutan kursi ketua Golkar Jember. Namun ia siap berhadapan dengan siapapun asal dalam konteks demokrasi Pancasila, bukan demokrasi liberal.

Terkait kekhawatiran bahwa musda yang digelar sebelum pemilihan kepala daerah akan membuat perpecahan di tubuh Golkar, Anang menampiknya. "Tak ada kaitannya musda dengan pilkada. (Kalau ada), berarti yang memecah-belah adalah kader-kader sendiri. Golkar itu solid," katanya. [bj]

Selengkapnya..

Mutasi Besar-Besaran, Bupati Lantik 211 Pejabat

Jemberpost.com
Dalam rangka memenuhi kebutuhan satuan kerja pemerintah daerah (SKPD) untuk mengoptimalkan kinerja Pemerintah Kabupaten Jember demi mewujudkan visi misi Kabupaten Jember. Bupati Jember, MZA Djalal, melantik pejabat eselon II dan III, dan Wabup Kusen melantik eselon IV(13/10), sekitar pukul 8.30 Wib, dan 13.00 WIB. bertempat di aula PB Sudirman, sebanyak 211 orang pejabat, baik pejabat baru maupun pejabat lama yang bergeser mengisi SKPD yang kosong, misalnya Drs. Edi Budi Susilo, Jabatan lamanya sebagai Asisten II kini sebagai Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat (Bakesbang&Linmas), sedangkan jabatan Asisten II Ek.Bang dijabat oleh Drs. Slamet Urip Santoso,Msi. Untuk Drs. M. Hasi Madani, yang lalu menjabat sebagai Asisten I Tata Praja, kini menjabat sebagai Kepala dinas Pasar, sedangkan untuk posisinya digantikan mantan Camat Sumbersari Drs. Hamid Sudiono.
Sedangkan untuk posisi Camat Sumbersari di jabat oleh Drs. Murdiyanto. Dalam pelantikan kali ini, banyak juga pejabat Eselon IV yang naik ke posisi eselon III, antara lain Sumarno, S.sos yang lalu menjabat sebagai Kasubbag Protokol Di Bagian Umum, dilantik sebagai Sekcam Kecamatan Ajung, sedangkan untuk jabatan kosong Camat Jenggawah di isi oleh Drs Bambang Saputro.
Dalam pelantikkan kali ini, Bupati Jember, MZA Djalal, menyampaikan permohonan maaf kepda seluruh pihak, karena terlalu lama menunggu adanya pelantikkan pada jabatan-ajabtan kosong yang ada. Semua ini, lanjut Bupati Djalal, karena dirinya sebagai Kepala Daerah tidak ingin dalam mengisi jabatan dengan terburu-buru. Bupati Djalal menilai dalam sambutannya bahwa jabatan-jabatan tersebut merupakan amanat dalam menjalankan roda pembangunan di Kabupaten Jember, sekaligus melakukan konsulidasi antar pimpinan SKPD yang ada untuk mengoptimalkan kinerja di tahun anggaran 2009-2010 sehingga Visi dan Misi kabupaten Jember bisa dilaksanakan untuk kemaslahatan masyarakat Jember secara umum. Bupati Jember juga menghimbau kepada para pembantu tugas-tugas Bupati kali ini, agar selalu mendahulukan kepentingan masyarakat, mengayomi staf, serta memberikan motivasi kerja kepada seluruh staf yang ada di SKPD demi kelancaran roda pembangunan di kabupaten Jember.
Hal senada juga di lontarkan Kepala BKD Sugiarto di ruangan kerjanya, mengungkapkan bahwa Bupati Jember selaku Kepala Daerah melakukan pelantikan eselon II dan III ini merupakan bagian dari tuntutan kebutuhan organisasi dalam rangka optimalisasi kinerja SKPD yang ada untuk mejalankan pembangunan yang ada di Kabupaten Jember. “Tidak ada itu pengkotakan, Jika ia berkarier dan bekerja bagus tentu akan masuk dalam promosi jabatan”pungkasnya.(sal)

Selengkapnya..

PDIP Isyaratkan Lanjutkan Duet Djalal Kusen

Jemberpost.com- Setelah Ketua DPD PDIP Jawa timur Sirmaji memberi sinyal untuk melanjutkan duet Djalal Kusen, kini muncul pernyataan serupa dari Pengurus PDIP yang juga Wakil Ketua DPRD Jember Lukman Winarno. Kepada jemberpost.com Lukmansecara diplomatis mengungkapkan memang ada calon-calon yang mendekati pihaknya namun kecenderungan suara dari masarakat PDIP adalah melanjutkan duet Djalal Kusen. “Jika PDIP ingin menang ya Lanjutkan duet Djalal Kusen”Tegasnya.
Lukman juga mengingatkan bahwa keputusan tetap ada di Koferensi Cabang Khusus. Menurut Lukman pihaknya saat ini menunggu surat dari DPD PDIP untuk segera melaksanakan Konfercabsus. “Nanti mas saya kabari”Pungkasnya.(sal)

Selengkapnya..

PAN Digerogoti Kader Aji Mumpung

Oleh: Hans Suta Widhya,
Direktur Eksekutif Konsorsium untuk Transparansi Informasi Publik

Semangat Reformasi 1998 yang melahirkan Partai Amanat Nasional (PAN) ternyata dipenuhi bahaya laten konflik internal. Meski sempat ditinggal oleh kader-kader terbaik seperti Faisal Basri, dan terbelah dengan lahirnya Partai Matahari Bangsa (PMB) namun PAN masih kokoh menjadi partai yang eksis di tanah air.

Keberadaan PAN tidak semata menggusung sosok Tokoh Reformasi Amien Rais , namun juga karena sejak awal platform partai mampu meyakinkan rakyat dengan mengemban amanah nasional. Sayangnya, saat ini keberadaan PAN sudah mulai melenceng dengan awal cita-cita Reformasi yang menginginkan adanya masyarakat madani yang kuat dan mandiri. Ia mulai terseret dalam perlombaan mencari kekuasaan dan menghalalkan segala cara demi mencapai cita-cita lewat prinsip aji mumpung. Salah satu bukti penyimpangan yang dilakukan kader PAN adalah tindakan yang dilakukan oleh elit kader PAN dalam memalsukan hasil keputusan Kongres II PAN di Semarang pada 2005 yang mengamanatkan perubahan AD/ART partai. Hingga hari ini kelengkapan persyaratan administrasi berupa lampiran AD/ART yang diajukan ke Departemen Hukum dan HAM pada saat menjelang menjadi partai politik calon peserta Pemilu 9 April 2009 ternyata telah dipalsukan oleh YM atas perintah elit pengurus ZH, PA dan lainnya. Isi AD/ART PAN yang di-akte-kan kehadapan Notaris Muhamad Hanafi, SH pada 1 Juni 2005 diketahui isinya tidak sesuai dengan AD/ART hasil Kongres II PAN 2005 di Semarang dan sejak diselenggarakannya Rakernas I PAN pada 2006 di Hotel Sahid Jakarta. Telah terjadi penambahan dan penghapusan beberapa pasal dalam AD/ART asli yang tidak sesuai amanat Kongres II di Semarang yang dilakukan oleh tangan-tangan jahil di tubuh partai berlambang matahari yang bersinar terang ini.
Sebenarnya, perubahan/penambahan AD/ART dimungkinkan asal dilakukan melalui Kongres. Namun pada kenyataannya amanat Kongres diselewengkan sesuai selera ambisi dan kekuatan kekuasaan pihak-pihak tertentu di dalam partai. Sehingga terjadilah keputusan yang disepakati dan disetujui di dalam kongres direkayasa dan melenceng dari amanat kongres itu sendiri yang kini menjadi pedoman kerja bagi DPP PAN dalam menjalankan roda kepengurusan periode 2005-2010.
Meski putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan No.1129/Pdt.G/2008/PN Jakarta Selatan tertanggal 20 Januari 2009 telah mempunyai kekuatan hukum dimana dalam amar putusan menyatakan bahwa AD/ART yang telah di-Akta Notaris-kan oleh elit pengurus PAN bertentangan dengan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum karena terbukti adanya tindakan pemalsuan, namun hingga hari ini belum juga menyadarkan elit partai untuk membenahinya. Padahal, mereka tahu konsekuensi logis keputusan itu secara hukum menyebabkan PAN sebagai sebuah parpol sebenarnya tidak bisa dan tidak boleh melakukan perbuatan hukum apapun sebelum AD/ART yang palsu/dipalsukan tersebut diganti dengan AD/ART yang syah sesuai ketetapan Kongres II PAN pada 2005. Mereka bahkan mengabaikan isi surat Dirjen Administrasi Hukum Umum Direktur Tata Negara dari Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia tertanggal 1 Juni 2009 kepada DPP PAN yang meminta agar dikirimkan AD/ART hasil Kongres ke II di Semarang yang telah dituangkan dalam Akta Notaris belum juga dilaksanakan.
Setiap kegiatan yang dilakukan/dilaksanakan tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, maka kegiatan tersebut dapat dikategorikan menyalahi aturan yang ada. Dengan kata lain kegiatan tersebut dapat dikatakan illegal. Karena keberadaan anggota DPR-RI yang berasal PAN tidak berdasarkan aturan yang ada, maka dapat kita pertanyakan apakah anggota yang lolos ke Senayan itu juga illegal? Sehubungan ketentuan UU No.2 Tahun 2008 pada pasal Pasal 5 (1) Perubahan AD dan ART harus didaftarkan ke Departemen paling lama 14 (empat belas)hari terhitung sejak terjadinya perubahan tersebut…Dimana pada ayat (2) Pendaftaran perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan akta notaries mengenai perubahan AD dan ART, maka kedudukan anggota Dewan dari PAN yang lolos dalam Pemilu 9 April 2009 tentulah menjadi tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Karena tidak sesuai dengan “syariat”nya, otomatis kedudukan anggota Dewan dari PAN tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan mereka tidak pantas melenggang menjadi anggota DPR-RI,di Senayan, Jakarta.

Dengan ditetapkannya AD/ART PAN 2005 hasil Kongres di Semarang, maka otomatis AD/ART 2000 hasil Kongres di Yogyakarta tidak berlaku lagi.Namun pada kenyataannya sampai dengan hari ini dokumen yang dipalsukan itulah yang mengantarkan PAN ikut Pemilu 9 April 2009 dengan meraih 43 kursi legislative di DPR-RI.
Bagaimana konstituen PAN dapat berharap kepada para wakilnya yang masuk ke DPR namun diawali dengan sejumlah produk kebohongan dari sebuah partai yang mengklaim dirinya sebagai pembawa amanat nasional? Mengapa para elit pengurus tidak mau membenahi produk yang telah dinyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bertentangan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum? Apakah masih layak PAN menyandang sebagai partai reformis sementara kini dipenuhi oleh orang-orang yang hanya mengikuti syahwat politik demi aji mumpung saja?

Selengkapnya..

Ketua Komisi DPRD Dibagi

Jemberpost.com- Empat komisi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah akhirnya disabet empat fraksi besar. Ketua Sementara DPRD Jember Saptono Yusuf mengatakan, ketua Komisi A akan diberikan untuk Partai Kebangkitan Nasional Ulama, ketua Komisi B untuk Partai Demokrat, ketua Komisi C untuk PDI Perjuangan, dan ketua Komisi D untuk Fraksi Kebangkitan Bangsa.

"Wakil ketua Komisi A untuk Fraksi Annur (gabungan PAN dan Hanura), wakil ketua Komisi B untuk PKS, wakil ketua Komisi C untuk Golkar, dan wakil ketua Komisi D untuk PKNU," kata Saptono, Kamis siang tadi.

Sementara itu, jatah ketua Badan Kehormatan kemungkinan besar akan diberikan kepada Fraksi Partai Golkar. Dengan demikian, praktis fraksi mandiri yang tak kebagian jatah ketua hanya PKS. Ketua panitia musyawarah dan panitia legislatif biasanya dipegang oleh ketua DPRD langsung, yang berarti Demokrat.

Saptono mengatakan, komposisi tersebut masih akan ditawarkan ke seluruh fraksi. Ia berharap, komposisi itu disepakati secara mufakat dan bukan pengambilan suara terbanyak. Namun, DPRD Jember belum berani membentuk komisi secara formal, karena masih harus menanti surat dari Departemen Dalam Negeri.

"UU Susunan dan Kedudukan DPR belum turun, jadi kami minta penjelasan ke Depdagri. Kami tunggu dalam 1-2 hari ini," kata Saptono. Ia sebenarnya ingin DPRD Jember segera bekerja. Namun, tentunya ia tak mau gegabah bekerja tanpa dasar hukum jelas. [bj]

Selengkapnya..

Mantan Anggota Dewan Enggan Kembalikan Laptop

Jemberpost.com-Ribut-ribut belum dikembalikannya Laptop oleh sebagian mantan anggota DPRD periode 2004 – 2009 membuat banyak pihak ikut berkomentar. Namun demikian, sampai detik ini hanya sebagian saja dari mereka yang sudah mengembalikan.Seperti yang sempat dilontarkan oleh Burhan, anggota LSM Bongkar, bahwa keberanian mantan anggota DPRD untuk tidak mengembalikan Laptop itu bermula dari tidak proaktifnya pemkab jember dalam menangani, padahal seluruh inventaris yang dipinjam oleh mereka dalah aset pemda.
Menurut Burhan, seharusnya Pemda dalam hal ini Bupati harus segera menginstruksikan bagian perelengkapan untuk segera menyelesaiakan persoalan ini dengan meminta bagian perelengakapan segera membuat surat teguran pada manatan anggota dewan. Jika sudah diberi surat teguran belum juga diindahkan, pemkab bisa mengarahkannya pada dugaan penggelapan, atau bisa saja pemkab langsung meminta pihak Setwan menyelesaikan persoalan ini dengan cepat, karena bagai manapunh juga itu dibeli oleh uang rakyat.
Sementara Kabag Perlengkapan pemkab Jember Ita puri handayani ketika dikonfirmasi seputar masalah Laptop mengatakan bahwa pihaknya selama ini masih menunggu hasil dari Setwan. Karena bagaimanapun juga urusan Laptop itu masih menjadi tanggung jawab Setwan, kecuali jika Setelah mengalami beberapa tahapan mereka masih juga belum selesai, dan setwan sudah tidak mampu dan memberikan laporan pada Bupati baru pihaknya bakal mengambil langkah sesuai dengan aturan yang ada. Jadi tidak benar, kalau ada pihak yang menyebutkan Pemkab tidak pro aktif dalam masalah ini “ tidak benar mas, kami masih menunggu proses penyelesaian dari pihak Setwan, kalau toh maih juga buntu, maka pihaknya setelah mendapat petunjuk Bupati akan mengambil langkah-langkah yang sesuai dengan aturan “ ujarnya.
Selain itu dia juga minta agar apa yang disampaikan itu juga menjadi bahan kalrifikasi atas apayang sudah disampaikan oleh pihak-pihak selama ini.(Sut)

Selengkapnya..

Anggota DPRD Jember Dilantik

Jemberpost.com-Dengan pengamanan super ketat dan diwarnai demonstrasi serta interupsi akhirnya 49 anggota dewan perwakilan rakyat periode 2009-2014 resmi dilantik Kepala Pengadilan Kabupaten Jember. nterupsi dan aksi Walk Out Agus Hadi dari PDIP mempertanyakan kasus hukum pencurian suara yang dilakukan oleh rekannya yang turut dilantik yaitu Suharto, Namun Madini Farouq menegaskan bahwa pelantikan tersebut merupakan produk hukum berupa ketetapan Gubernur tentang penetapan dan pelantikan anggota DPRD kabupaten Jember. Karena Pelantikan dilanjutkan maka Agus Hadi melakukan aksi WO dan tak turut dilantik.

Pelantikan akhirnya dilanjutkan dan dimulai pukul 10.00 WIB. Dalam sambutannya madini menjelaskan bahwa setiap pemimpin pasti ada masanya dan setiap masa memiliki pemimpin. Pengabdian sebagai anggota DPRD Jember boleh berakhir. "Tapi pengabdian kepada rakyat Jember, tidak boleh berakhir," katanya.

Madini mengingatkan, DPRD Jember sudah berupaya memperjuangkan keinginan rakyat Jember. Namun, jasa dan perjuangan DPRD ini kerap tertutupi oleh jasa eksekutif.

"APBD merupakan hasil kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif. Tapi karena pelaksanaan APBD dilakukan oleh eksekutif, seringkali ketika ada program pembangunan di mana legislatif juga punya peran penting dalam pembahasan dan persetujuan, kurang mendapatkan apresiasi dari masyarakat," kata Madini.

Ucapan terima kasih dari rakyat, kata Madini, seringkali hanya ditujukan kepada eksekutif. "DPRD terlupakan dan terlewatkan. Tapi walau begitu, kami sudah cukup merasa senang bila melihat rakyat Jember sejahtera dan bahagia," katanya.

Menurutnya, ada dua indikator mengukur kinerja DPRD jember: kinerja fungsional sebagai institusi penyeimbang kerja eksekutif dan peran dalam perubahan. "DPRD berperan mengarahkan kemajuan sistem politik ke arah yang lebih baik. Artinya menempatkan daerah dalam bingkai sistem ideal yang memberikan struktur dan fungsi politik," kata Madini.

Selama 2004-2009, ada 49 pengaduan (25 persen) masyarakat yang masuk ke DPRD Jember terkait urusan politik dan pembangunan. Ini mengindikasikan masyarakat buruh akuntabilitas, transparansi, dan pemerintahan yang bersih.

Sementara itu, pengaduan terkait masalah sosial dan pemerintahan mencapai 45 pengaduan (23 persen), masalah pertanahan 13 pengaduan (7 persen).

Sementara itu dalam sambutannya Bupati Djalal mengucapkan terima kasih atas kerjasama eksekutifdan legislatif dalam kurun waktu periode 2004-2009. Djalal juga berharap Anggota dewan periode 2009-20014 dapat bekerjasama dengan baik.(sal)

Selengkapnya..

Memalukan, Pejabat Dinsos Adu Jotos

Jemberpost.com-Kejadian memalukan dilakukan pejabat Jember, Informasi ini baru diterima oleh Jemberpost.com hari ini. Bahwa terjadi perkelahian antara Isman Sutomo Kabid Bina swadaya dengan Abdul Wahid Kabid bantuan social Dinsos JemberBahkan sejak kejadian tersebut Isman sebualan penuh Isman tak masuk kantor.

Kejadian berawal ketika Wahid terkait mobil dinas Dishub yang tak dikembalikan Isman. Wahid menurut sumber tersebut mengaku tertekan karena sudah diperintah atasannya untuk menarik mobil yang dipakai Isman sejak lama. Namun Isman ngotot tidak mau mengembalikan bahkan menantang Wahid. Dan terjadilah yang seharusnya tak terjadi, mereka saling pukul dan tending.


Walaupun Wahid telah diamankan Kadis sosial Suhanan diruangannya namun Isman nekat menendang pintu ruang pak hanan hingga hampir Jebol. Mengetahui hal tersebut Suhanan, selaku kepala Dinas menegur Isman dan minta Isman untuk meredam emosinya. Tetapi ternyata Isman tidak menggubrisnya, dan bahkan membabi buta dengan melakukan perusakan di ruangan tersebut sambil meninggalkan tempat.

Staff dinsos hingga saat ini ketakutan dan trauma, suasana kerja di Dinsos Jember pasca adu jotos tersebut tidak kondusif, bahkan banyak pekerjaan di Bidang Bina Swadaya yang terbekalai. Namun hingga kini tak ada sanksi atau tindakan terkait aksi memalukan tersebut.

Selengkapnya..

Bupati Djalal : Trend Pendapatan Menggembirakan

Jemberpost.com,
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Jember TA 2008, bila dilihat dari cakupan program, kebijakan serta kegiatan merupakan struktur APBD yang sarat dengan targetdalam memberikan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Jember secara maksimal.
Hal tersebut dikemukakan Bupati Jember MZA Djalal dalam rapat Paripurna DPRD Kabupaten Jember dengan agenda Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran APBD Kabupaten Jember dan Nota Keuangan Perubahan APBD 2009 di hadapan 35 orang anggota DPRD Jember yang hadir dari 45 orang anggota yang ada di dewan. Sidang paripurna yang juga dihadiri oleh unsur Muspida Jember, , para Asisten Pemkab Jember, SKPD, Kabag/kantor. dan para Camat Se-Kabupaten Jember.
Menurut Bupati Djalal, Rencana Strategis (Renstra) tersebut dapat dilihat dari segi kuantitatif dengan peningkatan jumlah sarana, prasarana dan infrastruktur berbagai bidang pembangunan. “Sedangkan dari aspek kualitatif, pelaksanaan APBD 2008 menjadi tolak ukur yang dramatis, karena memasuki anggaran 2009, Pemerintah Kabupaten Jember (Pemkab) Jember dihadapkan pada keharusan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan dan pengangguran, “ujar Djalal.
Selanjutnya Djalal pun mengungkapkan dalam APBD 2008 dapat dilihat trend pendapatan yang cukup menggembirakan. Pendapatan yang direncanakan Rp. 1.256.497.740.051,40 Trilyun dapat direalisasikan penerimaan sebesar Rp. 1.280.782.663.876,03 Trilyun atau mencapai 101,93 % yang berarti terjadi pelampauan target sebesar 24.284.923.824,63 Milyard atau 1,93 %. “Pencapaian target tersebut didapat dari kenaikan pencapaian pendapatan pajak daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, bagi hasil pajak pusat, bagi hasil sumber daya alam, bagi hasil pajak provinsi serta pendapatan lainnya yang sah, “ungkapnya.
Terkait dengan pemenuhan ketentuan Peraturan Pemerintah (PP) No. 24 tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintahan, penyajian laporan keuangan khususnya neraca yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan dan entitas akuntansi mengenai aset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu, maka bentuk pertanggungjawaban ini sangat bermanfaat sekali.
Sementara itu Wakil Bupati Jember Kusen Andalas yang mendapat giliran untuk menyampaikan `nota keuangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Jember tahun anggaran 2009 mengatakan bahwa anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagai rencana operasional jangka pendek dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari dinamika persoalan yang berkembang dimasyarakat. “Maka Perubahan APBD tahun anggaran 2009 dapat dilakukan sepanjang memenuhi ketentuan yang diamanatkan dalam pasal 154 Permendagri No. 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, “jelasnya.
Lebih lanjut menurut Kusen Andalas bahwa perkembangan pelaksanaan APBD tahun anggaran 2009 memerlukan kejelian antisipasi terhadap struktur dan komposisi anggaran. “Pemkab Jember akan meletakkan titik berat pembangunan pada empat bidang prioritas pendidikan, kesehatan, pertanian dan sarana prasarana agar terjadi peningkatan efektifitas dan optimalisasi kebijakan serta peningkatan kinerja pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, “harap Kusen. (sal)

Selengkapnya..

Kasus Pesantren, Panwaslu Laporkan Ketua RT

Jemberpost.com- Panitia Pengawas Pemilu Jember melaporkan 13 orang, 10 di antaranya santri dan seorang ketua rukun tetangga, ke kepolisian, terkait kasus pemilih bawah umur di TPS nomor 13 di Pondok Pesantren Al Qodiri, saat pilpres lalu.Selain 10 orang santri, tiga terlapor adalah dua pengurus pesantren yakni Saiful Arif dan M. Mukhlis, dan Ketua RT 02/RW II Sodiq M. Nur. Saiful dan Mukhlis menandatangani surat pernyataan bernomor 025/AMIL PP.AQ.1.JBR/VI/2009, yang menerangkan bahwa para santri sudah memenuhi syarat untuk mencontreng. Sementara, tanda tangan Sodiq tertera dalam berkas surat undangan mencontreng (C-4).

Ketua Panwaslu Jember agung Purwanto mengatakan, para terlapor ini dijerat dengan pasal 203 UU Nomor 42 tahun 2008. "Intinya, barang siapa yang memberi keterangan tidak benar untuk diri sendiri atau orang lain, agar masuk data pemilih, terancam penjara paling sedikit 3 bulan lama 12 bulan dan denda paling sedikit Rp 3 juta dan paling banyak Rp 12 juta," katanya, Senin (13/7/2009).

Mengenai ketua kelompok penyelenggara pemungutana suara (KPPS) yang menyerahkan berkas C-4 (surat undangan) kosongan sebanyak 350 lembar, Agung belum berani memastikan untuk menjerat. Begitu pula mengenai andil tanggungjawab KPU Jember dalam persoalan ini.

"Saya sudah mengonfirmasi kepada KPU Jember. Ternyata, KPU memang hanya memberi perintah lisan, agar pondok pesantren memberikan surat keterangan santri bersangkutan sudah berhak ikut pemilu," kata Agung.

Surat keterangan ini dibuat, karena petugas pemutakhiran data pemilih (P2DP) kesulitan masuk ke lingkungan pondok pesantren. Lingkungan pesantren cenderung protektif. [bj]

Selengkapnya..

Santri Al Qodiri Diperiksa Panwaslu

Jemberpost.com – Karena diduga terlibat pada pengerahan pemilih di bawah umur, salah satu santri Ponpes Al Qodiri Gebang Jember asuhan KH Muzakki Syah, Syaiful, diperiksa Panwaslu Jember.Menurut Ketua Panwaslu Jember, Agung Purwanto, pemeriksaan tersebut karena ada dugaan pengerahan pemilih di bawah umursepengetahuan Syaiful. Menurut Agung ada sekitar 130 pemilih dibawah umur ikut nyontreng di TPS dekat pondok.

Namun karena ketahuan petugas TPS, maka pemilih dibawah umur tersebut diusir. Untuk itu Panwaslu menindaklanjuti dengan memeriksa sejumlah saksi. "Diantaranya Syaiful ini, yang kami duga mengetahui soal ini," ujarnya.

Syaiful membantah keras dirinya terlibat dalam pengerahan pemilih dibawah umur. Menurutnya, dirinya diminta menandatangani sebuah surat dari KPU yang isinya ada 130 santri jadi pemilih. "Saya kira itu surat pemilih tambahan, maka saya tandatangani, nggak tahu kalau itu iktif atau dibawah umur," ujarnya.

Menurut informasi sebelumnya, dari 736 hak pilih yang didata di TPS 13 ini (dekat ponpes yang selalu menjadi jujukan SBY dan timnya), sekitar 200 -an lebih masih di bawah umur. Diduga ada pengerahan oleh orang tak bertanggungjawab untuk mencoblos di TPS ini.

Tapi, kenyataan ini ditolak KPPS setempat Agus Priyono. Menurutnya, pemilih di TPS 13 meningkat dari 398 di Pilleg kemarin menjadi 736 ini karena ada permintaan dari warga bahwa TPS sebelumnya terlalu jauh.

Bahkan santri Pondok yang selama ini mencontreng di luar TPS 13 meminta agar ikut mencoblos di TPS 13 saja, alias pindah tempat. Dan itu diusulkan sejak sebelum ada penetapan DPT. Sehingga di TPS 13 terjadi peningkatan jumlah DPT. Diakuinya bahwa kejadian di TPS 13 ada penolakan oleh PPL setempat dan Panwas terkait pemilih santri yang belum genap umur untuk mendapatkan hak pilih. "Tapi, memang itu setelah dicek tanggal lahirnya tidak sesuai,”ujarnya.

Di luaran isu menyebutkan bahwa di TPS 13 di dalam lingkungan Pondok ini ada upaya untuk meningkatkan perolehan suara capres pasangan tertentu. Sehingga ada penambahan jumlah DPT. Tapi, hingga pencoblosan berakhir di TPS ini tidak ada penambahan pemilih di bawah umur. Temuan yang pertama itu diperkirakan membuat pemilih lain tidak berani datang. [bj]

Selengkapnya..

Prabowo: Jika Pingin Miskin Pilih “Lanjutkan”

Jemberpost.com - Prabowo Subianto cawapres Megawati, yang datang ke lapangan Jenggawah Jember, hanya berkampanye sekitar kurang dari 30 menit. Prabowo naik kendaran semobil dengan Bupati Djalal dan Wabup Kusen andalas.Dalam orasinya Prabowo menyuarakan semua program pemerintah sekarang ini membohongi rakyat. "Kalau ada pendidikan gratis, itu bohong banyak sekolah masih belum melaksanakan pendidikan gratis," ujarnya disambut tepuk tangan meriah dari ribuan pendukungnya.

Demikian juga dengan BLT dan program yang mengatasnamakan kemiskinan lainnya. "Kalau masyarakat ingin tetap miskin maka silahkan pilih Lanjutkan!" tegasnya.

Untuk itu menurut Prabowo, jka masyarakat ingin perubahan, maka segera tentukan pilihan untuk contreng nomor satu.

Menurutnya pemerintahan sekarang ini hanya bisa berbahasa halus dan baik di mata masyarakat, padahal sejatinya membohongi masyarakat dengan berbagai programnya.

Sambutan ribuan pendukung Prabowo di lapangan Jenggawah membuat Prabowo bersemangat mengkritik pemerintah. Rencananya malam ini Prabowo dijamu dirumah Wabup Kusen dirumahnya dan esok melanjutkan acara di Puger.[sal]

Selengkapnya..

Kiai Jawa Timur Dukung JK

Jemberpost.com-Sebanyak 1.500 kiai lebih se-Jawa Timur menyatakan mendukung dan siap memenangkan pasangan capres-cawapres JK-Wiranto. Alasannya, karena hanya ada satu capres dari Nadhlatul Ulama (NU)."Kami sudah melakukan bahsul masail terbatas untuk menyamakan persepsi dan tinggal menyatakan kebulatan tekad untuk mendukung JK-Wiranto," kata juru bicara kiai se-Jatim, K.H. Anwar Iskandar (Gus War), di Surabaya.

Gus War--panggilan akrab KH Anwar Iskandar--menyatakan alasan utama para kiai mendukung pasangan nomor urut tiga ini adalah karena ideologis atau agamis. JK dinilainya merupakan putra pendiri dan pengurus NU di Sulawesi Selatan (Sulsel), walaupun ibunya merupakan aktivis Muhammadiyah Sulsel.

"Alasan kiai itu sederhana saja, kalau ada yang sudah jelas NU, kenapa mesti spekulatif. Jadi, kami bukan memilih atas dasar menang atau kalah, tapi memilih dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan Allah SWT," terangnya.

Selain itu, alasan lainnya, tutur dia, adalah komitmen pasangan yang diusung Partai Golkar dan Hanura ini memiliki komitmen yang tinggi ke masyarakat kecil. Bahkan, JK-Wiranto dinilai memiliki komitmen yang sama dengan perjuangan NU yakni mempertahankan kedaulatan NKRI, Pancasila, dan UUD 1945. "Ada sembilan alasan para kiai, tapi alasan yang utama ya tiga alasan itu," ujarnya.

Mengenai perjuangan untuk memenangkan pasangan nusantara ini, ia mengaku tidak akan melakukan gerakan apa pun. Kecuali memaksimalkan potensi alumni pesantren dan jemaah pengajian.

"Kami hanya memiliki jaringan kultural dan jaringan itulah yang akan kami manfaatkan. Pak Jusuf Kalla sendiri berjanji akan menerima kebulatan tekad para kiai se-Jatim," katanya.

Sedangkan mengenai kemungkinan kiai yang berbeda pendapat, ia menilai hal itu biasa saja terjadi. Namun, dirinya tidak terlalu mempersoalkan hal tersebut. "Yang jelas, mayoritas kiai di Jatim mendukung JK-Win," katanya.

Para Kiai yang mendukung JK-Wiranto, adalah K.H. Muchid Muzadi (Jember), K.H. Sofyan Miftah (Situbondo), K.H.R Cholil As'ad (Situbondo), K.H. Fawaid As'ad (Situbondo), K.H. Mas Ahmad Subadar (Pasuruan), K.H. Chotib Umar (Jember), K.H. Hisyam Syafaat (Banyuwangi), dan K.H. Mutawakkil Alallah (Probolinggo).

Selain itu, K.H. Miftachul Akhyar (Surabaya), K.H. Abdullah Faqih (Langitan, Tuban), K.H. Zainudin Djazuli (Ploso, Kediri), K.H. Anwar Mansyur (Lirboyo, Kediri), K.H. Nurul Huda Djazuli (Ploso, Kediri), K.H. Sholeh Qosim (Sepanjang, Sidoarjo), K.H. Agus Ali Masyhuri (Tulangan, Sidoarjo), K.H. Masduqi Mahfudz (Malang), dan K.H. Hadi Mahfudz (Tulungagung). [bj]

Selengkapnya..

KPU Jember Dilantik

Jemberpost.com-Setelah melalui proses panjang akhirnya Komisi Pemilihan Umum Jawa Timur melantik anggota KPU Jember periode 2009-2014. Mereka yang dilantik adalah Gogot Cahyo Baskoro, Ketty Tri Setyorini, Moh. Rohan, Itok Wicaksono, dan Hanan Kukuh Ratmono.Setyorini dan Hanan adalah anggota KPU periode sebelumnya. Mereka dilantik bersama 178 anggota KPU dari 35 kabupaten/kota, di gedung Grahadi, Jumat malam.
Salah satu anggota KPU terpilih Gogot Cahyo Baskoro ketika dihubungi jemberpost.com via handphone membenarkan bahwa dirinya dilantik jumat malam. “Sambung doa ya mas”Katanya.

Hasil uji kelayakan dan kepantasan KPU Jember sempat mengalami masalah, karena dari 10 calon anggota KPU, ada dua orang yang diduga tidak memenuhi syarat. Dua orang ini dianggap tak layak, karena pernah terlibat partai politik dalam rentang lima tahun kemarin.

Alhasil, KPU Jatim mencoret dua nama yang masuk 10 besar, yakni Bahtiar dan Bambang Sunggono, setelah melakukan klarifikasi. Dua nama baru masuk dalam 10 besar calon, yakni Ketty Tri Setyorini dan Santijaya Suyuti. Setyorini adalah anggota KPU Jember periode 2004-2009 dan Santijaya adalah mantan sekretaris KPU Jember. Akibatnya, KPU Jatim kembali mengulang fit and proper test untuk dua orang itu.(sal)

Selengkapnya..

Caleg Jadi Terpidana Didemo

Jemberpost.com - Forum Kader Partai Golkar Jember Dapil III berunjukrasa di kantor partai dan Komisi Pemilihan Umum setempat. Mereka memprotes ditetapkannya terpidana menjadi legislator mewakili partai itu di DPRD Jember.Kader yang menjadi sasaran demo itu adalah HA. Mujiburrahman Sucipto, caleg nomor urut 7 di Daerah Pemilihan Jember III. Sucipto lolos ke parlemen, setelah mendapat dukungan 5.311 suara dalam pemilu legislatif tempo hari.

Koordinator forum tersebut, Rusdiyanto, mengatakan, Sucipto telah divonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Jember pada 13 April 2009 lalu. "Ia dipidana 3 bulan penjara tanpa harus menjalaninya, dengan masa percobaan 6 bulan," kata Rusdiyanto.

Berdasarkan putusan majelis hakim yang diketuai Aminal Umam, Sucipto terbukti melanggar pasal 263 ayat 1 KUHP jo pasal 56 ayat 1 dan UU nomor 8 tahun 1981 KUHAP. Ia menempatkan keterangan palsu pada surat keterangan ahli waris sebagai dasar penerbitan akta hibah.

"Ini menyangkut citra partai. Ketika calon terpilih yang ditetapkan KPU terkena persoalan hukum, dan dieskpos media massa, tentu akan merugikan citra partai," kata Rusdiyanto.

Rusdiyanto menilai, Golkar telah kecolongan. Sucipto sejak 8 Agustus 2007 sudah ditetapkan sebagai tersangka. Namun, ternyata menantu Wakil Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Jawa Timur, Machmud Sardjujono, itu masih diloloskan sebagai caleg.

Rusdiyanto mengelak, jika aksinya tersebut adalah pesanan caleg tertentu, yang bakal menggantikan Sucipto jika gagal maju ke parlemen Jember. "Saya tidak peduli siapa yang akan menggantikan dia," katanya.

Rusdiyanto mengancam akan mengerahkan massa lebih banyak lagi, untuk berunjuk rasa di kantor Golkar, jika tuntutan agar Sucipto lengser tak digubris. "Bila sampai Jumat (22/5/2009) tak ada perkembangan, 200 orang akan kami kerahkan," katanya. (bj)

Selengkapnya..