Dispenduk Jember Sarang Pungli

Jemberpost.com- Dinas Kependudukan dan catatan sipil Jember dituding sebagai sarang pungutan liar. Tudingan yang dilontarkan Ketua LSM Gempar Anshori ini berdasarkan laporan yang masuk bahwa untuk pembuatan KTP apabila mau sehari jadi maka dibutuhkan biaya Rp.50 ribu – Rp.100 ribu dan KK Nasional juga ditarik serupa. “Apa hal ini tidak diantisipasi oleh Dispenduk, atau Dispenduk sudah tidak mampu ngurusi layanan public”Kecam Anshori.
Pengakuan serupa juga dilontarkan Roshadi seorang aktivis Partai, menurutnya itu dianggap biasa, “Waktu saya ngurusi itu ditawari sama “orang dalam” mau sehari atau 5 hari, kalau sehari biayanya Rp.50 ribu. Roshadi menambahkan bahwa pungutan macam ini sudah berlangsung lama.
Sementara itu ada yang menarik dalam pengurusan KK Nasional oleh Dispenduk Jember, ada RT / RW yang 2 minggu selesai namun adapula yang dijanjikan 4 bulan baru selesai.
Sementara itu Kepala Dispenduk Hendroyono tidak berhasil ditemui dengan alasan tidak berada ditempat. (sal)

Selengkapnya..

Korban Tower Roboh Belum Mendapat Ganti Rugi

Sejak Pendirian Sampai MoU Sudah Bermasalah

Jember Derap,Menara radio milik Pemkab Jember setinggi 100 meter yang ambruk November 2009 lalu, ternyata masih menyisakan permasalahan yang belum kelar hingga saat iniSejumlah warga yang merasa dirugikan menuntut Pemkab untuk memberi ganti rugi, namun hingga saat ini belum ada kejelasan tentang ganti rugi yang bakal diberikan kepada pihak-pihak yang menjadi korban ambruknya menara Radio milik Pemkab Jember yang sebelumnya bernama Radio Best FM itu.
Ambruknya menara tersebut menyusul hujan deras dan disertai angin kencang di wilayah Jember dan sekitarnya. Para korban ambruknya tower tersebut adalah Hotel Lestari yang berada jalan Gajah Mada disebelah Radio Mutiara FM, toko cat tiga Jaya dan RM Tika, selain itu satu unit mobil juga tertimpa.
Tidak segera diberikannya ganti rugi akibat robohnya tower tersebut dibenarkan oleh Susilo Hariyoko, selaku kuasa hukum para korban tersebut. “Hingga saat ini masih belum ada itikad baik dari pemilik maupun penyewa atas penyelesaian ganti rugi robohnya tower tersebut,” ujarnya.
Diakuinya, hingga saat ini pihak korban masih menunggu sejauh mana itikat baik dari pemilik maupun penyewa untuk menyelesaikan masalah ganti rugi tersebut, namun bila tidak ada penyelesaian secepatnya, pihaknya akan menyelesaikan lewat jalur hukum.
Kesulitan untuk menyelesaikan secara kekeluargaan tanpaknya bakal sulit dilakukan, pasalnya antara pihak pemilik dalam hal ini Pemkab Jember dan Pihak Penyewa dalam hal ini Mutiara FM masih saling lempar tanggung jawab. Apalagi tidak ada kejelasan dari sisi pengelolaan karena telah ada pergantian pemilik dari MoU awal antara Pemkab Jember dan Penyewa.
Kerugian terutama bukan hanya sekedar fisik, tetap bagi kliennya yang memiliki hotel, dalam beberapa waktu, hotel Lestari akan sepi tamu. “Saat roboh saja para tamu langsung chek out, belum lagi lamanya pembersihan reruntuhan tower,” tukasnya.
Kendala lain untuk menyelesaikankan permasalahan ini adalah adanya pengakuan warga yang sejak lama tidak setuju dengan pendirian radio pemancar radio tersebut. "Dari pengakuan warga disekitarnya, mereka tidak pernah dimintai tanda tangan izin pendirian,” imbuhnya.
Bahkan berdasarkan pengakuan mereka, telah diajukan surat pengaduan beberapa kali ke Pemkab Jember dan DPRD sejak sebelum Bupati Djalal menjadi Bupati Jember. Pengaduan wrga tersebut mempertanyakan masalah perizinan kepada pemilik radio. Saat diminta fotokopi surat HO (izin gangguan) tidak juga diberi.
Oleh sebab itu, warga menuntut polisi menyidik kasus tersebut karena keberadaan tower sudah dipermasalahkan warga sejak beberapa tahun silam. Warga menuntut adanya transparansi pengelolaan karena diduga kuat tidak memiliki ijin termasuk HO dari warga sekitar.
Bahkan beberapa tahun lalu, sejak awal pendiriannya, Tower tersebut bermasalah. Bahkan IBW telah melaporkan adanya penyimpangan ke Polres Jember. Hal itu dibenarkan oleh Ketua IBW Darsono. "Laporannya sudah sejak lama, bernomor LP/963/XI/2002, tetapi hingga roboh, laporan tersebut tidak ditangani oleh polisi," ujarnya. Menurutnya peristiwa yang merugikan warga ini mutlak menjadi tanggung jawab Pemkab Jember.
Karena aset tersebut merupakan aset Pemkab Jember yang disewakan ke pihak ketiga. "Bupati jangan diam saja, harus ganti kerugian tersebut, apalagi selama ini kami menduga ada permainan pengelolaan radio tersebut," tandasnya.

Selengkapnya..

Gara - Gara Tiang Listrik Warga Gugat PLN

Jemberpost.com
Gara – gara tiang listrik tertancap dipekarangan rumahnya, Jupriadi (41) warga Desa Sumberjati Kecamatan Silo melayangkan somasi terhadap PLN (Perusahaan Listrik Negara) Jember. Isi somasi itu, Jupriadi mengajukan ganti rugi sewa lahan sebesar Rp 5 juta perbulan. Apabila somasi itu tidak diperhatikan, Jupriadi akan menempuh jalur hukum.
“Kami akan selesaikan masalah ini ke jalur hukum jika somasi tidak diperhatikan oleh PLN. Selama ini kami telah berbuat baik kepada PLN dengan menancapkan tiang listrik didalam rumah. Tapi, begitu kami menunggak listrik, malah dibredel begitu saja,” kata Jupriadi dengan nada tinggi.
Menurut Jupriadi, selama ini pihaknya tidak menarik sepersen pun uang dari tiang listrik yang tertancap didalam rumahnya. Jelas, pemasangan tiang listrik itu dinilai sangat menganggu pemadangan dan keindahan.”Giliran kami minta kebijakan agar tunggakan rekening bisa diangsur, malah tidak diperhatikan. Siapa yang tidak jengkel sikap PLN sepeti itu,” terangnya.
Dikatakan dia, apabila pihaknya menghitung nominal uang jika dilakukan sewa lahan terkait pemasangan tiang listrik dengan Rp 5 juta perbulan. Berapa uang yang mestinya diterima oleh dirinya.”Tapi mengapa kami yang mempunyai tunggakan rekening tidak diberi kesempatan untuk membayar. Apa sudah tidak ada kebijakan yang lain selain membredel,” sergahnya.
“Saya ini dan warga lainnya sudah memberikan tolelir kepada PLN terhadap pemasangan tiang listrik. Selama ini tiang listrik PLN tidak pernah memberikan ganti uantung kepada kami. Masak, giliran kami yang minta kelonggaran saja malah tidak diberi,” bebernya.
Padahal, kata dia, dirinya berniat baik untuk mengangsur tunggakan rekening listrinya. ”Tapi, niat baik saya itu tidak direspon dengan baik oleh PLN. Malah, meterannya dijebol oleh PLN dan otomatis aliran listriknya diputus,” ungkapnya.
Terkait somasi tersebut Manajer PLN Jember, Agus Kuswardoyo menyatakan bahwa pihaknya telah memberikan tolelir selama 19 bulan tunggakan, PLN tidak melakukan pemutusan. ”Tapi waktu yang diberikan kepada pelanggan itu tidak ditindaklanjuti. Mestinya, dengan diberi batas waktu sekian lama itu, pelanggan bisa mengangsur,” tandasnya kepada wartawan.
“Tapi tidak ada angsuran sama sekali, kami terpaksa melakukan pemutusan karena tutup tahun. Dengan tutup tahun tersebut saya kirta sudah cukup waktun yang diberikan kepada penunggak. Dan, karena waktu tutup tahun itu harus sudah lunas tunggakannya,” ujarnya.
Ditegaskan dia, bahwa pihaknya tidak bisa menghalangi halangi langkah pelangggan untuk melakukan gugatan.”Kami sudah bekerja semaksimal mungkin. Kalau kerja keras kami dinilai masih kurang, ya terserah yang ditempuh pelanggan,” imbuhnya. (sal/kot)

Selengkapnya..

Tahun Baru…Sampah Baru...Masih Dibuang Sembarangan

Jemberpost.com-Keramaian pesta perpindahan tahun dari tahun 2009 – 2010 memang telah usai, namun tahun 2009 masih menyisakan permasalahan yang belum selesai dan menjadi pekerjaan rumah bagi Pemkab Jember pada tahun 2010 mendatang.Setiap peringatan tahun tahun baru, tumpukan sampah tampak menumpuk di titik-titik pusat keramaian peringatan tahun baru. Hal ini dibenarkan oleh Masbut, staf Dinas PU Cipta Karya dan Kebersihan Kabupaten Jember, yang merelakan malam tahun barunya untuk mengurusi sampah.
“Pagi tadi sekitar alun-alun saja ada sekitar 4 truk sampah yang diangkut ke TPA Pakusari,” ujarnya. Di titik-titik keramaian itulah kerapkali ditemui sampah plastik seperti bekas pembungkus makanan dan minuman. Apalagi pada saat hari libur masyarakat cenderung menghabiskan waktu luangnya dengan berbelanja bersama keluarganya.
Diakuinya, kenaikan volume sampah di Kabupaten Jember, khususnya di tiga wilayah kecamatan kota, yakni Patrang, Sumbersari dan Kaliwates mencapai 2-4%. Peningkatan ini seiring dengan laju pertambahan dan pertumbuhan penduduk. Menurutnya sampah yang terbanyak adalah dari Kecamatan Patrang.
“Kecamatan Kaliwates yang jumlah penduduknya dan aktifitas bisnisnya lebih marak dari dua kecamatan kota lainnya justru lebih sedikit sampahnya,” tambahnya. Menurutnya hal itu disebabkan di Kecamatan Kaliwates pembuangan sampah sulit dipantau karena kebanyakan dibuang secara sporadis (acak) ke bantaran-bantaran sungai.
Sampah industri maupun sampah rumahtangga belum termanage dengan baik, sehingga warga perkotaan cenderung membuang sampahnya di tempat-tempat yang tidak pada tempatnya. Namun Pemkab Jember tidak bisa berbuat banyak, karena hingga saat ini tidak punya payung hukum berupa Perda (peraturan daerah) tentang sanksi maupun larangan pembuangan sampah di bantaran sungai.
“Yang ada Perda tentang retribusi sampah, itupun belum maksimal dikenakan kepada pihak-pihak yang wajib membayar retribusi sampah,” imbuhnya. Saat ini, banyaknya dibukanya kawasan komersial perkotaan seperti pusat pertokoan dan perbelanjaan turut menyumbang kenaikan jumlah sampah di Kabupaten Jember, selain jumlah penduduk yang semakin padat diwilayah perkotaan. (rn)

Selengkapnya..

Loket Ditutup, Petugas Penarik Parkir Berlangganan Diusir

Jemberpost.com-Dua hari terakhir ini loket pembayaran parkir berlangganan ditutup. Beberapa warga masyarakat saat mengurus pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) atau yang sedang membayar perpanjangan sempat mempertanyakan tidak ditariknya bea parker berlangganan seperti biasanya. Hal itu tentunya membuat para pemilik kendaraan yang akan melakukan pembayaran parkir berlangganan kebingungan.
Sumber jemberpost.com dari UPT Parkir Dishub Jember mengatakan, jika sejak Senin (28/12) lalu pihaknya diminta untuk meninggalkan ruangan yang biasanya dipergunakan untuk loket parker berlangganan. “Alasannya ruangan itu untuk arsip,” ujarnya. Selama ini loket yang biasa digunakan oleh Dishub sebagai loket pembayaran parkir berlangganan, merupakan ruangan milik samsat yang tidak digunakan.
Tetapi dengan adanya progam pemutihan pajak kendaraan bermotor saat ini, jumlah pemohon menjadi membludak. Sehingga ruangan yang sebelumnya tidak digunakan terpaksa harus digunakan kembali untuk menumpuk berkas. Padahal berdasarkan MOU penarikan bea parker berlangganan selama ini, Dishub mendompleng di kantor samsat. Dan itu termaktub dalam MoU khususnya pasal 4.
Dalam pasal itu sudah jelas menyebutkan, kewajiban samsat selaku pihak kedua. Yakni menyediakan fasilitas untuk penarikan retribusi parkir berlangganan. Dishub sendiri berencana melakukan rehab melalui perubahan anggaran keuangan (PAK) karena tempat yang diberikan dinilai tidak layak, namun rencana tersebut dibatalkan setelah berkonsultasi dengan BPKP
Dengan tidak adanya penarikan bea parker berlangganan tersebut, bisa dipastikan Pemkab Jember mengalami kehilangan pendapatan asli daerah (PAD) antara Rp. 35 Juta hingga Rp. 40 juta perhari.
Sementara itu jemberpost.com memperoleh keterangan dari sumber yang tidak bersedia disebutkan namanya, jika permasalahan tersebut bukan sekedar penggunaan ruangan yang tidak layak atau difungsikan untuk hal lain. “Yang saya ketahui permasalahan ini disebabkan karena pembagian fee yang tidak jelas antara pihak yang bertandatangan dalam Mou tersebut,” ujarnya. (rn)

Selengkapnya..

Malam Ini Dishub Pengamanan 1 Pleton PJR

Jemberpost.com,
Malam pergantian tahun 2009-2010, Dinas Perhubungan Kab Jember akan melakukan pengaman lalu lintas dengan kekuatan personil sekitar sebanyak 1 peleton PJR di titik titik rawan kecelakaan.Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten jember, Drs. Sunarsono, menyampaikan bahwa Dishub jember telah menyiapkan 1 pleton PJR, bersama satlantas dalam rangka pengamanan tahun baru.
Hal ini dilakukan Dishub juga di malam tahun baru dengan harapan tidak ada kemacetan, sekaligus sebagai wujud sosialisasi perubahan arus lau lintas kota kepada masyarakat yang ada di pedesaan. Sunarsono juga menghimbau pada masyarakat untuk mematuhi rambu rambu dan perubahan arus yang sekarang ini, yang akan di pandu langsung petugas yang ada di lapangan.
Disamping pergantian tahun, Kab Jember juga akan merayakan hari jadinya yang ke 81, bisa di pastikan akan terjadi penumpukan arus di segitiga emas. perubahan arus ini juga merupakan sebuah kado dari Dishub kepada masyarakat jember, sehingga semua yang berkepentingan di jalan raya bisa melakukan aktifitasnya dengan nyaman. Selain daripada itu, jajaran Dishub akan memberikan partisipasi penuh dengan memberikan kelancaran di lalin, dengan didukung oleh petugas lalin Dishub yang bekerjasama dengan pihak Satlantas Polres Jember.
Sementara itu, Kabag Humas Pemkab Jember, Drs Agoes Slameto, saat di konfirmasi di ruang kerjanya menyampaikan bahwa perubahan arus yang dilakukan oleh Dishub dan satlantas Polres Jember ini merupakan upaya untuk menekan angka kemacetan di kota, utamanya saat menjelang pergantian tahun. Upaya ini juga dilakukan dengan melibatkan banyak instansi pengamanan, misalnya Satpol PP, ungkapnya. Agoes juga menyampaikan dalam menyambut hari jadi Kab Jember ini, Pemerintah Kabupaten telah menyiapkan banyak kegiatan sekitar tanggal 31 sampai dengan tanggal 4 januari 2010 nantinya, oleh karenanya, memang diperlukan pengamanan penuh, disamping dukungan partisipasi masyarakat guna mewujudkan lalu lintas jember yang nyaman dan aman, selain dari itu juga hari jadi kabupaten tersebut mrupakan refleksi dari pa yang telah dilakukan pemerintah selama ini, sehingga pemerintah nantinya mampu memberikan yang terbaik pada masyarakat Jember dalam bidang apapun, terutama menekan angka kemacetan lalu lintas melalui perubahan arus ini. (sal)

Selengkapnya..

Pasar Diefisienkan, Pedagang Diberdayakan

Jemberpost.com-Masih banyaknya pasar yang dinilai belum layak dikatakan pasar, terus menjadi perhatian Dinas Pasar Kabupaten Jember. Dinas Pasar, yang baru berdiri sejak tahun 2009 ini, melihat selama ini pasar di Kabupaten Jember belum efisien.Karena itu perlu ditata dan diberdayakan, agar efisien. Ini sejalan dengan program efisiensi pasar yang sebentar lagi akan segera direalisasikanya. Menurut Kepala Dinas Pasar, Drs Hasi Madani, selain perlu diefisiensikan, pedagang sebagai pelaku pasar, perlu diberdayakan lewat penguatan paguyuban asosiasi pedagang. Sehingga dengan ini akan ada peningkatan pendapatan dari tarif retribusi sesuai Perda 13/2006.
Selama ini, menuru Hasi, penerimaan retribusi pasar-pasar terbilang relatif kecil hanya berkisar Rp.30 ribu hingga Rp 75 ribu per hari. Sementara petugas pasarnya mencapai 5-6 orang, ditambah masing-masing pasar ada satu mantri pasar. “Ini sangat tidak efisien,”ujarnya.
Dicontohkan, tiga pasar kecil di dalam kota, seperti Pasar Kreongan, Bungur dan Patrang, selayaknya dimerger dengan satu mantri pasar saja. Masing-masing dari pasar itu harus ada 1 juru pungut dan 2 petugas kebersihan. Efiensi ini melihat kebutuhan tenaga kerja pasar disesuaikan dengan volume dan beban kerja yang ada, sehingga secara otomatis akan terjadi keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran.
“Kajian langkah efisiensi ini telah dibahas bareng bersama mantri pasar di kabupaten Jember dan efisiensi ini akan diluncurkan setelah saya melaporkan dan dapat petunjuk dari bupati,” katanya.
Sementara terkait pemberdayaan pedagang, Hasi menjelaskan, bahwa penguatan kelembagaan yang eksis akan berfungsi untuk penguatan pedagang itu sendiri. Selama ini, kecenderungan yang terjadi, pedagang suka berjalan sendiri-sendiri, ketika negoisasi dengan supplier.
Munculnya kecenderungan seperti ini menunjukkan, pedagang masih belum mendapat harga sesuai dengan yang dikehendaki (murah). Namun jika pedagang bersatu dalam paguyuban, maka kebutuhan masing-masing pedagang bisa dibeli di paguyuban. Karena paguyuban ketika bernegoisasi dengan pengambilan jumlah besar maka akan mendapatkan harga yang pasti lebih murah.
“Itu kekuatan besar, apalagi jika paguyuban-paguyuban bersatu dalam asosiasi, maka negoisasi tak hanya dengan distributor lokal, namun bisa dengan distributor besar bahkan pabrik,”tuturnya.
Kegiatan efisiensi pasar, pemberdayan pedagang dengan penguatan kelembagaan ini pada saatnya nanti akan berpengaruh pada peningkatan pendapatan hasil tarif retribusi sesuai perda. Selain itu juga akan memberikan kontribusi positif dalam penyelenggaraan pemerintah daerah dengan kemandirian ekonomi. “Saya telah mengundang beberapa paguyuban dan mereka merespon positif ide ini,”kata Hasi.
Diharapkan dengan cara seperti ini, ke depan pasar di Jember akan lebih bergairah dan pedagang akan lebih sejahtera. Demikian juga konsumen akan merasa senang berbelanja di pasar. (sal)

Selengkapnya..

Terancam Di Blacklist, Rekanan Berontak

Jemberpost.com-Sikap tegas Anggota Komisi C DPRD Jember terhadap lima rekanan yang melanggar deadline 15 Desember 2009, agar di black list tampaknya bakal medapat perlawanan dari para kontraktor rekanan Pemkab Jember.Perlu diketahui, beberapa waktu lalu komisi C DPRD Jember merekomendasikan kepada Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Bina Marga untuk mem-blaclist lima rekanan tersebut, yaitu adalah PT PT. Karya Tiga Perkasa, CV Cahaya Inti Utama Mandiri, CV B. Sari, CV Binari, CV Pangestu dan CV Dwi Karya.
Kelima rekanan tersebut mengerjakan tujuh proyek peningkatan jalan dengan nilai total Rp 4,113 miliar. Yaitu peningkatan jalan di kecamatan Arjasa, Puger, Desa Suco Kecamatan Mumbulsari, peningkatan jalan jaring-jaring kota Jombang- Rowotengah, peningkatan jalan Jombang- Rowotengah. Peningkatan jalan di Desa Kawangrejo dan peningkatan jalan Kawangrejo- Cangkring.
Menurut Ketua Komisi C M. Asir, toleransi yang diberikan kepada para rekanan sudah terlalu lunak, oleh sebab itu rekanan yang nakal harus mendapatkan sanksi setimpal. “Selain diharuskan membayar denda sesuai dengan kemoloran pengerjaan proyek, rekanan juga harus menghadapi kenyataan di-black list. bila perlu tidak diperbolehkan mendapatkan proyek pada 2010 mendatang,” ujarnya.
Senada dengan Asir, Sekretaris Komisi C DPRD Jember Ayub Junaedi juga membernakan jika dari tujuh paket proyek peningkatan jalan yang belum terselesaikan dikerjakan oleh tujuh CV dengan 5 orang pemilik. Salah satu rekanan yang juga masih kerabat Bupati Jember Djalal, mendapatkan 3 proyek sekaligus dengan dua nama PT dan CV yang berbeda.
"Rekanan yang melanggar aturan harus di shockterapy, toleransi sudah terlalu lama," ungkapnya. Pihaknya juga merekomendasikan jika pencekalan tidak hanya dilakukan terhadap nama PT atau CV-nya tetapi juga sekalighus pemiliknya.
Menurut Politisi muda dari fraksi PKB Jember itu, seharusnya proyek tesebut harus selesai tanggal 19 dan 30 November 2009. Rekanan juga sudah diberi dispensasi perpanjangan waktu sampai 15 Desember 2009.
Sementara itu, Pimpinan Proyek DPU Jember, Senan, mengakui jika batas akhir pengerjaan proyek Nopember 2009 lalu. Namun, rekanan yang terlambat sudah memberikan komitmen menyelesaikan proyeknya. Diakuinya jika rekanan kesulitan pasokan Asphalt mixed plant (AMP).
Senan menilai, pemberian sanksi bukan untuk mendiskreditkan rekanan, tetapi lebih ditekankan untuk pembinaan. Tujuannya, agar dalam melakukan pekerjaannya ke depan lebih baik dan disiplin. Selain pencekalan selama minimal satu tahun, rekanan yang terlambat juga diberi sanksi berupa denda sesuai ketentuan.
“Namun untuk memblacklist rekanan tidaklah mudah, blacklist hanya bisa diberlakukan jika rekanan tersebut tidak mengerjakan sama sekali,” ujarnya. Pihaknya hanya bisa memastikan jika rekanan yang pekerjaannya terlambat hanya dikenakan denda sesuai dengan aturan yang ada.
Semantara itu, rekomendasi DPRD Jember untuk memblacklist rekanan nakal, menurut salah seorang rekanan, Asri Harapan, seharusnya diterapkan jika rekanan meninggalkan proyek tanpa penjelasan dan tanpa upaya untuk menyelesaikan proyek. Asri sendiri salah satu rekanan yang direkomendasikan untuk di blacklist. Dia pulalah yang mendapat jatah tiga proyek dari DPU Jember.
Pihaknya mengaku tidak ada niatan untuk tidak mengerjakan proyek-proyeknya, dan selama ini selalu berusaha mematuhi ketentuan dan menjalankan kontrak kerja. Jika memang terjadi keterlambatan, dia siap dikenai denda. Dirinya justru mempertanyakan dasar anggota dewan merekomendasikan blacklist.
“Usulan black list itu ngawur karena dia sudah mengerjakan proyek sesuai kontrak, jika rekanan terlambat mengerjakan proyek seharusnya dikenakan denda” ujarnya. Asri bahkan balik menyalahkan AMP yang tidak berkomitmen atas pemesanan aspal yang dilakukan oleh Kontraktor.
“Saya telah pesan aspal ke AMP Pakusari, bahkan telah memberikan uang muka, tapi justru setelah hampir satu bulan tidak ada pengiriman ke proyeknya, justru uang muka tersebut dikembalikan dengan alasan AMP Pakusari tidak sanggup untuk memnuhi kebutuhan,” dalihnya. Asri bahkan pernah mendapatkan pengakuan dari pemaso AMP dari daerah Banyuwangi, yang pernah menawarkan untuk mengisi kebutuhan kekurangan AMP Pakusari, tapi dari pihak AMP Pakusari justru mengatakan masih mampu memenuhi kebutuhan untuk Kabupaten Jember.
Asri bahkan menyatakan, dalam kasus keterlambatan ini jangan hanya kontraktor yang disalahkan, tapi pihak DPU juga perlu mengevaluasi diri. “Yang diblacklist seharusnya kontraktor yang mendapat proyek tapi justru dijual kepada kontraktor lainnya atau disubkan,” ungkapnya.
Salah seorang rekanan yang tidak bersedia diungkap identitasnya karena takut tidak mendapatkan pekerjaan, membenarkan apa yang diungkapkan oleh Asri. Dirinya mengaku saat mengerjakan proyek jalan cukup kesulitan untuk mendapatkan aspal hot mix. "Kami antri lama aspalnya tidak ada, kami minta aspal tidak dimonopoli oleh oknum dinas saja seperti AMP Pakusari, supaya jangan kami yang disalahkan kalau ada keterlambatan gini," ujarnya.
Selain itu proses administrasi di DPU Bina Marga terkesan panjang dan lama, sehingga rekanan jadi korban. Belum lagi adanya upeti yang harus disiapkan. Menurutnya perlu dicari akar persoalan mengapa proyek-proyek lamban pelaksanaannya, DPU harus mengevaluasi agar ditemukan pangkal persoalannya. (rn)

Selengkapnya..

Kaliwates Masuk Nominasi Penilaian Sinergitas Jatim

Jemberpost.com
Dipenghujung tahun 2009, Kab Jember nampaknya bakal bikin kejutan, Kaliwates berhasil dalam menembus lima besar Jawa timur penilaian sinegitas pelayanan Masyarakat.Dalam pernyataan ketua Tim Penilaian, Chairul Anwar, SH, mengatakan bahwa penilaian diberikan kepada nominator, dengan melihat sejauh mana keberhasilan Bupati dalam memotivasi camat, sekaluigus melihat kreatifitas dan inovasi camat didaerah. Dia juga menjelaskan kalau penilaian tersebut juga melihat sinegitas dari unit kerja dalam memberikan pelayanan terbaiknya terhadap masyarakat, baik di bidang administratif dan kesehatan. Selanjutnya, chairul menjelaskan, bahwa tujuan penilaian tersebut untuk memberikan stimulan atau inspirasi termasuk motivasi camat dalam melaksanakan tugasnya.
Dengan adanya kegiatan seperti ini, ungkap Chairul, supaya terjalin komunikasi yang baik, sehingga apa yang terjadi di masyarakat merupakan bahan informasi yang bisa dighunakan sebagai bahan ajuan bagi Bupati maupun camat dalam mengambil kebijakan dalam penyelenggarakan pemerintahan di daerahnya.
Sementara itu, Camat kaliwates, Drs. Sigit Akbari, juga mengatakan penilaian yang diadakan oleh propinsi Jawa Timur ini merupakan lomba sinergitas kecamatan yang berpatokan pada leadership seorang camat. “kami pada saat mengawali lomba kemarin dengan mengirimkan satu makalah telah masuk 10 besar, kemudian kita harus memberikan paparan dari sekian banyak tim. Alhamdulilah, masuk 5 besar dan sekarang ini dikunjungi untuk melihat kesesuain antara paparan dengan kenyataan di lapangan”, jelasnya.
Sigit juga menjelaskan tentang paparan tersebut merupakan program-program kabupaten jember, misalnya mengangkat kelurahan sebagai SKPD sendiri, kesehatan mengangkat masalah posyandu yang di SK kan dan mendapatkan honor dari pemkab, pendidikan mengangkat program pemerintah mengenai gugur gunung sehingga bisa mengentaskan jember dari buta aksara sehingga Bupati Jember mendapatkan penghargaan dari Mendiknas. Sedangkan dari sisi ekonomi, yang kaitannya dengan KSU yang secara serentak beberapa waktu yang lalu dibentuk di kabupaten jember, sekaligus mengangkat pembangunan rumah layak huni (bedah rumah) dengan jumlah lebih dari 5000 yang di bangun oleh kabupaten jember.
Dan ini semuanya merupakan kenyataan riil yang ada di kabupaten jember. Sehingga apa yang di ajukan melalui pemaparan tersebut merupakan kenyataan yang ada dan telah dilakukan oleh kab Jember dalam rangka membangun, serta memberdayakan masyarakat Kab Jember, khususnya di pedesaan. (sal)

Selengkapnya..

PT Askes Luncurkan Kartu Askes Baru

Jemberpost.com
Salah satu upaya PT Askes ( Persero ) agar pesertanya bisa mengakses informasi tentang hak dan kewajibanbannya, serta tata cara mendapatkan pelayanan administrasi maupun pelayanan kesehatan yang memenuhi standart.Terobosan PT Askes Kab. Jember kali ini, akan memperbarui kartu peserta Askes dengan sistem laminasi berbarcode, yang membuat kartu askes mampu di akses layaknya kartu ATM.
Langkah terobosan tersebut disampaikan oleh Kepala PT Askes cabang jember, Dra.Indah Erlina Susilowati ketika mengadakan Sosialisasi dan rencana distribusi kartu Askes dengan sistem laminasi berbarcode di aula PT Askes cabang jember.
Menurut Indah Erlina S. Bahwa kartu Askes dengan laminasi berbarcode itu nanti adalah kartu askes baru yang menggantikan kartu askes lama yang saat ini beredar yang di pegang oleh masing masing peserta. dengan ciri-ciri kartu laminasi berbarcode siap pakai tersebut, yaitu berbentuk Folder Chard dengan personalisasi dan laminasi berukuran 5,5 x 8,5 cm dan dilengkapi dengan security printing dengan penyimpanan data barcode.
Kartu ini rencananya akan di berlakukan secara nasional pada tanggal 1 febuari 2010. Indah menyampaikan PT Askes sendiri masihi menyiapkan kartu-kartu Askes baru tersebut, yang dikemas berdasarkan data peserta dan anggota keluarganya, untuk didistribusikan dengan instansi terkait, salah satunya yaitu Kantor BKD Pemkab Jember, akan tetapi lanjut Indah, untuk mensosialisasikan hal tersebut pada SKPD dilingkungan pemkab jember, pihak PT Askes akan mengadakan Rakor dengan jajaran SKPD, yang di jadwalkan, Senin, 29 Desember 2009, bertempat di gedung Diklat, GOR, Kaliwates.
Dalam Rakor tersebut akan menginformasikan tentang pembaruan kartu Askes, termasuk rencana pendistribusian kartu itu sampai kepada peserta askes. pengantian kartu Askes ini merupakan langkah untuk mempermudah para peserta, selain mudah dalam pengaksesannya, juga mudah di bawa. Oleh karenanya, ungkap Indah, dirinya selaku pihak management PT Askes sangat berharap agar didukung oleh semua pihak, terutama terhadap pihak rumah sakit agar dapat mendukung dengan memberikan pelayanan yang terbaik bagi para peserta askes.
Untuk pengendalian risiko biaya akibat penggunaan askes bagi tidak berhak, lanjut Indah, pihak PT Askes telah mengantisipasi dengan Master File kepesertaan askes secara on-line nasional. “Data tersebut akan diberikan kepada setiap Instansi pemberi pelayanan kesehatan, mulai rumah sakit, apotek, serta laboratorium yang bekerjasama dengan PT Askes, sehingga dengan kartu itu hanya peserta yang masuk daftar Master file kepesertaan yang bisa menikmati pelayanan kesehatan”, tegas Indah.
Disamping itu juga, dengan adanya kartu Askes baru ini akan memberikan kemudahan bagi rumah sakit selaku provider dalam mengidentifikasi pasien peserta Askes. Masing masing rumah sakit akan dilengkapi master file kepesertaan, terutama di UGD rumah sakit, peserta cukup membawa kartu tersebut, sehingga bisa langsung diakses. Hal ini ungkap Indah, akan memberikan keyakinan rumah sakit terhadap validitas data peserta askes. “Selain delngkapi oleh Barcode, kartus tersebut juga dilengkapi identitas peserta di bagian depan kartu”. ungkapnya.
Indah juga menhimbau agar pasien peserta askes selalu minta obat DBHO, dimana resep obat tersebut tidak ada tambahan biaya bagi pengguna kartu askes.
Kartu ini akan di cetak secara nasional, bertanda tangan langsung Direktur utama PT Askes, dengan harapan kedepan, apabila ada peserta yang mutasi tempat tinggal, Dinas, atau mungkin sedang berpergian keluar daerah tetap bisa di layani oleh kantor askes dimana peserta berada.( sal)

Selengkapnya..

Ribuan Penonton Padati Pentas Dangdut

Jemberpost.com,
Safari dangdut yang digelar oleh Humas Pemkab Jember hasil kerja bereng dengan Soka Radio FM dan didukung sponsor seluler terkemuka di Indonesia ikut serta memeriahkan pentas musik dangdut di Jember.Pentas Dangdut yang berkolaborasi dengan layar tancap milik Humas Jember dalam rangka Memperingati Hari Jadi Pemerintahan Kabupaten Jember, ternyata diminati oleh banyak orang baik dari kecamatan Wuluhan dan sekitarnya.
Ada sekitar ribuan penonton yang ikut bergoyang dan menyaksikan tampilan penyanyi dari lokal Jember, seperti yang dituturkan Rasid Mukdori jauh dari Desa Dukuh Dempok meski harus naik speda ontel mengayuh sekitar 7 kilometer dari kediamannya asalkan bisa menonton hiburan dangdut dirinya merasa senang. "Meskipun jauh dari rumah saya yang peting saya lihat tontonan dangdut disini,"ungkapnya.
Hiburan yang digelar oleh Humas ternyata menjadikan maghnit tersendiri dan bagi warga Wuluhan dan Ambulu yang haus akan hiburan seperti musik dangdut. Lebih jauh dituturkan oleh Rasid dirinya merasa senang. "Apalagi dangdut ini gratis dan tampilannya ngak kalah dengan panggung lainya yang pakai karcis,"jelasnya sambil berjoget.
Rencananya Humas Jember, termasuk salah satu panitia inti menwujudkan niatan Bupati Jember dalam rangka Hari Jadi Pemerintah Kabupaten Jember berkeinginan menghibur masyarakat Jember lewat safari dangdut yang akan berkeliling di 5 kecamatan selama bulan desember ini.
Dalam pentas dangdut itu menurut Agoes Slameto penggungjawab acara itu tidak saja sekedar menghibur masyarakat yang dengan ditampilkannya artis lokal Jember dan Banyuwangi. "Hiburan dangdut sudah menghibur di 2 kecamatan, kemarin kec. Wuluhan dan Kec. Ambulu, banyak penonton yang memadati dan tidak menyia-nyiakan hiburan dari kita," terang sekretaris panitia Hari Jadi Jember
Safari dangdut masih menyisakan di 3 Kecamatan yakni Kalisat tanggal 26/12, Kencong 27/12 dan sebagai tutup tahun akan digelar di Bangsalsari 31/12 yang dapat ditonton dengan gratis oleh masyarakat Jember. Jika semua pihak mendukung Humas Jember pada Bulan Januari 2010 mendatang akan menggelar dangdut yang sama di kecamatan lain.
Ini dilakukan sebagai perwujudan kerbersamaan Bupati sebagai orang nomor satu di Jember bersama masyarakat Jember selama setahun membangun Jember dan perwujudan kebahagian kita yang telah ikut andil dalam melaksanakan pembangunan,"Sebagai kadonya hiburan ini untuk rakyat Jember,"cetus Agoes.
Menarik lagi kesempatan itu bagi Humas sebagai corongnya Pemerintah Kabupaten Jember sebelum berlangsungnya acara itu ada pesan pembangunan dan ajakan Bupati Jember untuk menjaga kondusifitas wilayah, jaga tali silaturahmi dan sebagainya. "Dan Paling penting akhir pesan itu Bapak Bupati Djalal menyampaikan, I Love You Full untuk masyarakat Jember,"tegas Kabag Humas.
Hal senada dijelaskan oleh Tato sebagai direktur Soka Radio FM pihaknya ikut serta mersakan terpanggil sebagai warga Jember untuk bersama-sama ikut terlibat secara langsung di Hari Jadi Pemerintahan Kab. Jember, "Siapa lagi kalau tidak kita memperingati kota yang kita cintai ini,"tandasnya.
Diakui meski dalam menyelesaikan setiap event pihaknya kerja bakti dengan besarnya operasional. " Namun kesuksesan kemarin atas dukungan dari pihak pihak termasuk pihak Kepolisian yang memudahkan perijinannya,"ucap Tato. (sal).

Selengkapnya..

Bensin Mulai Langka

Jemberpost.com- Sejumlah SPBU di Kabupaten Jember mulai mengalami kelangkaan stok bensin dan solar. Hal itu dipicu Suplay dari pemasok yang tidak lancar. Padahal, permintaan bahan bakar semestinya naik karena konsumen yang memiliki kebutuhan yang lebih banyak.

Pantauan Jemberpost.com walaupun belum terjadi pembelian besar-besaran namun di beberapa SPBU sering kosong. Diperoleh informasi, hambatan itu terjadi karena pihak suplayer yang berpusat di PT Tanjung Sari Banyuwangi mengalami kendala di armada yang mengangkut bahan bakar ke sejumlah POM bensin di wilayah Jember. "Tetapi sudah sepekan ini kami mengalami pengurangan suplay, salah satunya karena kendala kendaraan,"ujar salah satu petugas SPBU Jember.

Diharapkan beberapa hari kedepan hingga Tahun baru pihak terkait mewaspadai hal tersebut sehingga semua dapat berjalan normal.(sal)

Selengkapnya..

Polres Jember gelar Operasi Lilin 2009

Jemberpost.com
Menyosong pergantian tahun baru 2009 nantinya, pihak Kepolisian Resort Jember (Polres) nampaknya ingin benar-benar membuat liburan masyarakat menjadi aman dan kondusif.Gelar pasukan operasi lilin 2009 yang dilaksanakan di alun-alun, 23/12. merupakan langkah untuk melihat kesiapan jajaran keamanan di Kab Jember.
Operasi lilin tersebut di hadiri oleh Bupati Jember, MZA Djalal dan beberapa Pejabat SKPD, juga di hadiri oleh jajaran kamanan lainnya, seperti jajaran Polsek Se Kab Jember, satuan lapas, Satpol PP, Satpam, dan TNI.
Operasi yang mempunyai target untuk memberikan rasa aman, tertib, dan terkendali. Operasi lilin kali ini akan di gulirkan selama 10 hari, mulai dari tanggal 24 desember 2009 hingga 2 januari 2010, yang mempunyai titik operasi daerah-daerah rawan kejahatan dan benturan massa, misalnya tempat-tempat hiburan malam, perumahan, terminal, stasiun, dan sebagainya. Operasi ini diketuai langsung oleh Kapolres Jember, AKBP M. Nasri, dan sebagai ketua pelaksana harian Operasi lilin adalah Kabag. Ops. Polres Jember, AKP. Mahrobi Hasan.
Dalam sambutan Kapolri yang di bacakan oleh Kapolres Jember, AKBP. M. Nasri, menyampaikan bahwa operasi lilin ini merupakan sebuah langkah kesiapan jajaran kepolisian untuk memberikan pelayanan rasa aman kepada masyarakat dalam merayakan natal tahun 2009 dan tahun baru 2010. keduan moment tersebut, lanjut Nasri, merupakan sebuah moment yang sangat di nanti-nantikan serta disambut secara antusias oleh masyarakat. Berbagai aktifitas yang akan dilakukan oleh masyarakat hendaknya mendapat pengamanan dari jajaran kepolisian dan jajaran instansi terkait yang terlibat dalam keamanan.
Lebih lanjut Nasri menyampaikan bahwa Operasi lilin ini dilakukan untuk mengantisipasi tingginya mobilisasi masyarakat yang cenderung meningkat. Hal ini juga merupakan agenda kalender tahunan pihak kepolisian, agar dalam perayaan natal dan tahun baru 2010 tersebut mampu dilakukan oleh masyarakat secara kondusif. Sebagai target yang akan di capai dalam operasi lilin kali ini, bahwa operasi lilin ini mampu mewujudkan rasa aman dan nyaman dalam melakukan aktifitas peribadatan, serta terwujudnya ketertiban lalu lintas. Disamping itu juga, ungkap Nasri, opersai ini diharapkan mampu menjamin ketersediaan sembako, BBM, sehingga tidak menimbulkan kekhawatiran di masyarakat.
Untuk mencapai hal tersebut, tutur Nasri, sangat diperlukan kerjasama yang komprehensif antar jajaran terkai, dan yang paling penting yaitu adanya peran aktif masyarakat dalam melakukan Pamswakarsa (siskamling). Nasri juga menekankan pada anggotanya, agar pihak kepolisian selalu melakukan deteksi dini sesuai dengan peran polri, sehingga potensi-potensi rawan benturan dan konflik mampu di antisipasi secara cepat, tepat, efektif dalam penanganannya. Tak hanya itu saja, Nasri juga meminta pada jajarannya agar selalu tanggap terhadap wilayah-wilayah yang rawan akan bencana.
Dalam akhir sambutannya, Nasri menyampaikan rasa terimakasih kepada seluruh jajaran yang membantu terlaksanannya gelar operasi lilin tahun 2009 ini, sehingga dirinya sangat mengharapkan dengan operasi lilin masyarakat mampu benar-benar merasakan rasa aman, nyaman, dan tertib saat melakukan aktifitasnya dalam menyambut natal dan tahun baru 2010 kali ini.(sal)

Selengkapnya..

Lahir 1 Januari Gratis Dokumen Kependudukan

Jemberpost.com
Dinas Kependudukan & Catatan Sipil (Dispenduk & Capil) Pemkab Jember dalam rangka HUT Jember ke 81 1 Januari 2010 berencana memberikan layanan gratis kelengkapan dokumen kependudukan bagi masyarakat yang tinggal di wilayah Kabupaten Jember, adapun layanan tersebut meliputi pembuatan akte kelahiran, Kartu Keluarga (KK), dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Perlu diketahui untuk layanan akte kelahiran tersebut diperuntukan bagi bayi yang lahir tanggal 1 Januari 2010, sedang untuk KK hanya bagi kepala keluarga yang lahir pada tanggal 1 Januari dan belum mempunyai kartu KK sesuai dengan data base yang ada di Dispenduk & Capil, begitu juga dengan KTP khusus bagi mereka yang juga lahir 1 Januari dan sudah berumur 18 tahun tapi belum memiliki KTP.
Hal ini diungkapkan oleh Drs. Hendroyono, MM Kepala Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Pemkab Jember, layanan gratis dokumen kependudukan tersebut merupakan bentuk kepedulian dari Dispenduk & Capil kepada masyarakat sebagai kado dalam rangka HUT Jember Ke-81. Pihaknya juga pernah melakukan hal yang sama pada tahun lalu dengan memberikan akte kelahiran gratis, untuk itu Dinas Kependudukan & Catatan Sipil juga menggandeng Dinas Kesehatan (dinkes) utuk melakukan pendataan terhadap bayi yang lahir persis pada tanggal tersebut, baik di rumah sakit milik pemerintah maupun swasta, rumah bersalin maupun ditempat bidan bersalin.
“Dengan adanya layanan dokumen kependudukan dari Dinas Kependudukan & Capil Kabupaten Jember dalam rangka HUT Jember Ke 81, bisa bermanfaat dan sekaligus menyadarkan kepada masyarakat akan arti pentingnya dokumen kependudukan yang harus dipunyai oleh warga masyarakat sebagai warga negara. Di Jember sendiri kesadaran masyarakat masih rendah untuk melengkapi dirinya dengan dokumen kependudukan seperti KTP, hal itu terlihat pada saat dilakukannya operasi Yustisi KTP oleh Dispenduk & Capil dan Sat Pol PP di kawasan Pasar Tanjung. Mereka waktu itu yang tengah berbelanja kedapatan tidak memiliki KTP pada saat terjaring operasi yustisi, ada juga yang beralasan sudah memiliki KTP tapi tidak dibawa karena ketinggalan di rumah” Jelas Hendro.
Selain itu Dispenduk & Catatan Sipil Kabupaten Jember sendiri sudah menggratiskan biaya pembuatan akte kelahiran bagi bayi umur 0 sampai 60 hari.Selebihnya untuk bayi yang berumur dari 60 hari ke atas akan dikenai biaya restribusi akte kelahiran sebesar Rp. 20 ribu bagi anak pertama dan kedua, sedang untuk anak ketiga dan seterusnya akan dikenai restribusi yang sama sebesar Rp.22 ribu. Dengan adanya akte kelahiran itu sendiri akan memudahkan Dispenduk & Capil dalam melakukan pendataan penduduk terkait dengan pertumbuhan jumlah penduduk, selain dengan dimilikinya akte kelahiran bagi sesorang akan mempermudah yang bersangkutan untuk meneruskan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau untuk persyaratan pendaftaran masuk menjadi anggota TNI dan Polri.
Hendro juga menambahkan, khusus untuk layanan KK gratis dalam rangka hari jadi Jember Ke 81, ini pihaknya pada tahun 2010 akan mengalokasikan sebanyak 400 KK gratis sesuai ketentuan dan data base yang ada di Dispenduk & Capil. Sementara itu meski pemerintah pusat sudah memberlakukan aturan baru yakni KK model baru, ternyata direspon positif oleh masyarakat Jember. Tidak sedikit dalam setiap harinya masyarakat yang mendatangi kantor Dinas Kependudukan & Capil Pemkab Jember yang beralamat di Jl. Jawa, untuk mengurusi pembuatan KK yang baru karena nantinya KK yang lama tersebut sudah tidak diberlakukan lagi oleh pemerintah. (sal)

Selengkapnya..

Mesin Gilas Bina Marga, Jantung Perbaikan Jalan Desa

Jemberpost.com
Pemkab Jember dibawah terus berupaya mewujudkan salah satu dari empat prioritas pembangunan utama yakni pembangunan infra struktur dengan memperbaiki fasilitas jalan umum utamanya yang ada di pedesaan.Apa yang telah dilakukan Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Bina Marga tersebut tidak bisa dipisahkan dengan keberadaan mesin gilas jalan yang dipunyai, diakui tanpa adanya mesin gilas jalan yang dipunyai oleh dinas tersebut tidak mungkin perbaikan fasilitas jalan umum yang telah diprogramkan oleh dinas tersebut bisa terlaksana dengan baik. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini saja sudah tidak terhitung berapa desa di Kabupaten Jember yang sudah tersentuh dengan mesin gilas tersebut, baik itu untuk perbaikan jalan dengan pengaspalan maupun pembuatan jalan makadam.
Hal tersebut seperti apa yang diungkapkan oleh Djaelani Kasi Peralatan DPU Bina Marga Kabupaten Jember , menurutnya mesin gilas jalan dengan berbagai ukuran tonase yang ada di kantornya tersebut sengaja diperuntukan bagi kawasan pedesaan. Perbaikan jalan dengan pengaspalan maupun pembuatan jalan makadam tersebut merupakan bagian dari pelaksaanaan proyek yang ada di pedesaan, seperti Anggaran Dana Desa (ADD), Anggaran Dana Kecamatan (ADK), Program Nasional Pemberdayaan Masyrakat(PNPM), maupun Program Pembangunan Inpras Struktur Pedesaan (PPID).
“Jumlah mesin gilas jalan yang ada di workshop DPU Bina Marga ini sebanyak 21 unit, dengan rincian ukuran tonase mesin gilas tersebut mulai dari 1 ton sebanyak 1 unit , 2,5 ton terdiri 2 unit, 3 ton sebanyak 3 unit, 6 sampai 8 ton berjumlah 8 unit, dan 8 sampai 10 ton berjumlah 5 unit. Untuk mesin gilas dengan tonase kecil yakni 1 sampai 3 ton dipergunakan untuk perbaikan jalan tambal sulam, sedang 6 sampai 10 ton digunakan untuk pembuatan dan pemadatan jalan. Selama tahun 2009 hingga bulan Desember ini saja mesin gilas tersebut telah dipergunakan selama 649 hari, dengan rata-rata perbaikan jalan yang dirampungkan dalam sehari sepanjang 150 meter,”jelas Djaelani.
Untuk ukuran panjang maksimal pengaspalan jalan 160 meter dan minimal 85 meter, sedang untuk pembuatan jalan makadam menurut Djaelani maksimal 1,2 Km dan minimal 160 meter. Keberadaan mesin gilas buatan Jepang, China, dan dalam negeri yang dipunyai oleh DPU Bina Marga Pemkab Jember tersebut dirasa masih kurang, selain itu mesin gilas jalan ini kondisinya sudah tua bahkan ada yang dibuat pada tahaun l937 sehingga perlu diremajakan lagi. Meski demikian dengan perawatan yang dilakukan oleh teknisi mesin gilas jalan yang dipunyai oleh workshop DPU Bina Marga masih bisa difungsikan dengan baik, sehingga tidak menghambat jalan dan pengaspalan maupun pembuatan jalan makadam yang ada di pedesaan.
Pada tahun 2010 nantinya diharapkan mesin gilas jalan ini mampu menjangkau wilayah pedesaan di Kabupaten Jember lebih luas lagi, untuk menyiasati kurangnya mesin gilas jalan khususnya dengan tonase 3 sampai 4 ton tersebut selama tidak ada proyek yang dikerjakan maka mesin gilas tersebut diistirahatkan untuk menjalani perawatan dibengkel workshop milik DPU Bina Marga tersebut. Dengan harapan ketika dimulainya proyek sesuai dengan tahun anggaran, mesin gilas jalan jalan ini bisa difungsikan lebih optimal lagi.(sal)

Selengkapnya..

Perubahan Arus Rawan Macet Total di A.Yani-Trunojoyo

Jemberpost.com- Perubahan arus yang direncanakan di uji cobakan pada 19 Desember 2009 mendatang sepertinya perlu dikaji ulang. Pada umumnya masyarakat tak mempersoalkan, namun yang jadi masalah justru pembukaan jalur jalan dari jalan raya Sultan Agung lewat gatot subroto menuju ahmad yani. Pada hari biasa sejak dari pertigaan A.Yani menuju Trunojoyo sering macet, pusatnya depan SD Kepatihan dan SMAK Santo paulus. Dengan dibukanya jalur dari jalan raya, gatot subroto hingga A.yani maka dipastikan kemacetan total akan dimulai dari pertigaan Pom bensin A.yani hingga pasar tanjung.
Ahmadi warga asal patrang yang setiap hari lewat jalan A.yani mempertanyakan perubahan arus tersebut. “Yang diuntungkan itu orang dari luar kota karena masuk jember itu tanpa hambatan, tetapi orang jember disuruh macet setiap hari gara-gara kendaraan buangan dari jalan raya sultan agung”protesnya.
Dishub selayaknya perlu mengkaji ulang khususnya arus dari jalan raya, gatot subroto hingga ke A.yani.(sal)

Selengkapnya..

Perencanaan Lemah, Proyek Di Jember Lambat

Jemberpost.com-Menjelang akhir tahun anggaran, Komisi C DPRD Jember melakukan hearing dengan dengan PU Bina Marga. Dalam hearing tersebut terungkap, pada APBD 2009 terdapat 237 proyek jalan dan 38 proyek jembatan. Dari semua proyek tersebut yang masih belum selesai 25 proyek peningkatan jalan, 2 proyek perawatan jalan serta 5 proyek perbaikan jembatan. Namun menjelang tutup tahun anggaran, Sebanyak 30 paket proyek pembangunan jalan dan jembatan senilai Rp 16,892 miliar, terancam tak selesai atau berpotensi terlambat. Dari 30 paket proyek yang belum kelar, lima paket senilai Rp 4,057 miliar adalah paket pembangunan jembatan dan 25 paket lainnya senilai Rp 12,834 miliar adalah untuk pembangunan jalan.
Berdasar data dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga, ada proyek yang bahkan baru selesai digarap 20% pada akhir November 2009. Padahal, bulan Desember ini APBD Jember akan tutup buku. Alhasil Puluhan kontraktor terancam masuk daftar hitam dan terancam tak memperoleh proyek lagi tahun depan.
Komisi C DPRD Jember, yang membidangi pembangunan mendesak agar proyek di DPU Bina Marga segera dituntaskan.. Ketua Komisi C M. Asir, mengaku heran dengan dengan masih banyaknya paket proyek yang belum selesai dikerjakan, padahal waktu pengerjaannya sudah kadaluwarsa.
Banyaknya proyek di Kabupaten Jember yang mangkrak, tidak sesuai dengan bestek bahkan berpotensi terlambat, ahirnya memaksa komisi C DPRD Jember harus melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa proyek di Kabupaten Jember.
Salah satunya yang mendapat jatah sidak adalah proyek jembatan senilai Rp 249.863.000 di Desa Sumberkalong, Kecamatan Kalisat. Proyek tersebut terlambat dikerjakan oleh Penggarap proyek, CV Indah Jaya dengan direktur M. Robith. Selain itu, CV Indah Jaya juga terancam kasus hukum karena besi yang dibeli tak sesuai aturan teknis. Saat dilakukan sidak, kondisi proyek yang sebenarnya cukup mendesak untuk dibangun itu kondisinya cukup memprihatinkan.
Besi besi malah masih dibiarkan mangkrak. Memang ada beberapa bagian pekerjaan yang telah dimulai, namun, di sisi kiri dan kanan bahu Jembatan masih dibiarkan menganga. Padahal batas waktu pengerjaannya adalah dimulai tanggal 18 Juni 2009, berakhir hingga 15 Oktober 2009. namun menurut Asir tidak hanya rehab jembatan di desa Sumberkalong saja yang dipersoalkan DPRD. Dari data yang didapat Komisi C, proyek Jembatan yang mangkrak dan butuh dilakukan penyelesaian cepat adalah 2 buah proyek di Kalisat, 1 proyek Jembatan di kecamatan Panti, dan di Kecamatan Umbulsari, 1 proyek.
“Ada saja alasan yang dikemukakan para kontraktor yang kebagian proyek itu. Salah satunya karena kekurangan AMP (Asphalt Mixing Plant)," ujarnya. Sementara untuk molornya proyek pembangunan jembatan juga tersedia beragam alasan. Diantaranya kekurangan bahan baku besi.
Alasan-alasan itu tentunya tidak bisa diterima oleh Komisi C. Saat kontraktor menyanggupi mengerjakan proyek dari Pemerintah Kabupaten Jember, semestinya sudah melakukan kalkulasi yang matang. Semua faktor penghambat sudah harus diperhitungkan agar bisa diatasi.
Komisi C Memandang, faktor penghambat utama disebabkan karena sejumlah kontraktor mendapat proyek lebih dari satu. Hal ini tentunya memecah konsentrasi mereka. Sebagai contoh dari data yang diperoleh Dinas PU Bina Marga Jember, PT Karya Tiga Perkasa mendapat dua paket pengerjaan jalan masing-masing senilai Rp 1,2 miliar dan Rp 1,17 miliar. sementara CV Dwi Karya mengerjakan dua paket pembangunan jalan masing-masing senilai Rp 815,693 juta dan Rp 394,270 juta.
Mungkin karena serakah, ada juga perusahaan-perusahaan rekanan penggarap proyek yang dimiliki oleh satu pemilik. Namun Komisi C berani untuk mengindikasikan adanya 'kongkalikong' antara pihak Dina PU Bina Marga dengan rekanan tertentu, sehingga satu pengusaha bisa menerima beberapa pekerjaan proyek dengan bendera perusahaan yang berbeda-beda.
Komisi C hanya mengingatkan agar semua proyek yang belum kelar, segera diselesaikan sebelum 15 Desember 2009 dan meminta Dinas PU lebih tegas kepada rekanan dalam hal profesionalisme agar rekanan yang “ndableg” diberi sanksi tegas.
Jika sampai tanggal itu proyek-proyek tersebut tak selesai, maka Komisi C akan merekomendasikan agar para kontraktor tersebut dimasukkan daftar hitam secara pribadi dan Pemkab Jember tak memberi mereka pekerjaan kembali dan jika masih ada tanggungan 20% yang akan dicairkan Dinas, bila perlu ditunda bahkan di stop.
Senada dengan Asir, anggota Komisi lainnya, Ayub Junaidi mengungkapkan hal yang sama. Sekitar 30 jenis pekerjaan proyek pengaspalan jalan hotmix dan peningkatan jalan di beberapa kecamatan di Jember yang melebihi batas waktu pengerjaan.
Mendengar keterangan Pimpinan Proyek Dinas PU Bina Marga dalam hearing evaluasi pelaksanaan proyek APBD 2009, politisi muda itu sempat berang, pasalnya pekerjaan tetap belum selesai walaupun batas waktu pengerjaan sudah diperpanjang tapi masih saja belum bisa diselesaikan.
Salah satu contoh proyek molor adalah peningkatan jalan hotmix di Desa Dukuh Mencek Sukorambi ke Rambipuji oleh CV Gunung Klabat, sepanjang 3.500 m. “Proyek itu diselesaikan, padahal sudah lewat massa pengerjaannya,” ujarnya.
Pihaknya juga meminta agar Dinas PU Bina Marga bisa menekan pihak rekanan untuk segera menyelesaikan pekerjaannya. “15 Desember semua urusan proyek termasuk laporan administrasi dan pencairan sudah harus selesai, jika tidak rekanan harus mendapatkan sangsi denda sesuai keppres 80, serta dimasukkan dalam daftar hitam agar rekanan nakal tersebut dipastikan tidak mendapatkan proyek lagi di tahun anggaran 2010, tidak perduli siapapun yang ada di belakang mereka,” ungkapnya.
Mendapat berbagai tudingan atas ketidakprofesionalan Dinas PU Bina Marga, Senan Kasie Pembangunan Jembatan, berkelit dengan manyatakan pengerjaan proyek yang diduga terlambat karena adanya kesulitan mendapatkan bahan baku. Ada juga yang hanya bisa dilakukan malam hari, karena siang harinya menganggu aktifitas ekonomi masyarakat setempat.
Senan terkesan membela dan tidak bisa menyalahkan rekanan, dengan alasan mereka mengalami kendala tehnis untuk menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu. Kendala yang dialami diantaranya terlambatnya suplay aspal dari AMP yang ada di Jember.
“Solusinya telah ada, beberapa waktu lalu harus mengambil aspal dari Paiton, dan diperkirakan untuk mempercepat pengerjaan Minggu ini aspal akan didatangkan dari Pasuruan, sehingga sampai ahir batas waktu 15 Desember pekerjaan diperkirakan bakal diselesaikan,” kilahnya.
Saat dikonfirmasi wartawan media ini, Senan juga menampik jika keterlambatan disebabkan karena factor perncanaan yang lemah dari Dinas PU Bina Marga. “Tidak ada yang bisa disalahkan dalam hal ini, kita bisa berencana matang, tapi semua sudah ada yang ngatur,” dalihnya.

Selengkapnya..

Perubahan Arus Untuk Atasi Kemacetan Lalu Lintas

Jemberpost.com- Dinas Perhubungan (dishub) Pemkab Jember dalam waktu dekat akan melakukan perubahan arus lalu lintas di kawasan kota, hal ini dilakukan untuk mengurangi kepadatan lalu lintas utamanya pada jam sibuk yang kerap kali terjadi kemacetan. Perubahan arus lalu lintas di Jember itu sendiri sebetulnya sudah digagas sejak tahun 2007 lalu, sebab dari survey dan evaluasi data dinas perhubungan dengan instansi terkait seperti kepolisian, PU Cipta Karya dan PU Bina Marga yang ada dilapangan perlu diadakannya perubahan lalu lintas. Dalam perubahan arus tersebut nantinya dari Jl. Gajahmada (depan Bank Niaga), Jl.Sultan Agung, Jl. Ahmad Yani , Jl.Trunojoyo, dan Jl.HOS. Cokroaminoto dibuat satu arah, sebagai langkah awal yang dilakukan oleh dishub untuk menerapkan perubahan arus tersebut dengan membuka pagar pembatas dari simpang tiga Jl.Kenanga hingga pos polisi Jl. Sultan Agung.
Demikian pula dengan median yang ada di simpang tiga Jl.Kenanga hingga depan Bank Niaga akan melakukan pembongkaran, diharapkan kendaraan dari arah barat (Surabaya) diharapkan bisa satu arah ke timur menuju Jl.Sultan Agung. Langkah ini diambil oleh dishub untuk mengurangi kepadatan di sekitar Jl. Ahmad Yani dan persimpangan Jl. Trunojoyo yakni Pasar Kepatihan. Selama ini Jl Trunojoyo merupakan tempat pertemuan arus dari Jl. Ahmad Yani dan Gladak Kembar, padahal badan jualan di kawasan tersebut sangat sempit sedang jumlah kendaraan menumpuk karena menuju pusat perbelanjaan Matahari dan Pasar Tanjung. Perubahan arus itu sendiri khususnya di Jember dilakukan oleh dishub selama lima tahun sekali, karena dirasa selama kurun waktu tersebut perkembangan jumlah kendaraan sangat pesat sekali.
Drs. I Gede Putu Budiade Kabid Lalu Lintas Dinas Perhubungan Pemkab Jember, membenarkan adanya rencana perubahan arus lintas di Kabupaten Jember tersebut. Namun Putu belum bisa memastikan kapan perubahan tersebut diterapkan, mengingat masih menunggu rapat kordinasi lebih lanjut dengan instansi terkait. Namun pihaknya berjanji perubahan arus lalu lintas ini akan diuji cobakan sebelum akhir tahun 2009 ini, mengingat perubahan arus lalu lintas di Jember dirasa sangat mendesak. Putu juga menambahkan, pagar pembatas yang sudah dibongkar di Jl.Sultan Agung nantinya akan dipasang di bandara Notohadinegoro sedang median jalan di Jl. Gajahmada akan ditaruh diterminal Tawang Alun, karena sangat dibutukan bagi keluar masuknya kendaraan angkutan umum seperti bis, MPU, maupun bis kota.
“ Keruwetan lalu lintas kerap terjadi di sepanjang Jl.Ahmad Yani dan Jl.Trunojoyo, karena itu dishub berupaya memecah arus dengan penyebaran arus lalu lintas dengan memotong lewat Jl. Diponegoro dari arah barat. Terkait perubahan arus lintas ini Dishub Pemkab Jember telah melakukan sosialisai kepada masyarakat baik di media cetak maupun elektronik, sehingga masyarakat paham dengan apa yang dilakukan oleh dishub ini. Dalam mengadakan perubahan arus lalu lintas dishub mengandeng juga pihak perguruan tinggi yakni dari Politeknik bidang transportasi, untuk mengadakan kajian dan mencari solusi kemacetan lalu lintas di Jember khususnya di wilayah kota yang sering terjadi saat jam masuk dan pulang sekolah,”jelas Putu.
Perubahan arus lalu lintas tersebut juga mengacu pada UU No. 22 tahun 2009 tentang lalu lintas kendaraan yang berkecepatan rendah seperti sepeda motor, anngkutan kota, dan angkutan barang diharapkan melintas di jalur kiri. Oleh karena itu dengan adanya UU yang baru tersebut nantinya kendaraan roda empat harus parkir disebelah kanan, sehingga tidak mengganggu kendaraan yang tengah melaju di jalur kiri. Dishub juga meminta kepada masyarakat untuk mentaati aturan lalu lintas sesuai dengan aturan UU, salah satunya saat berkendara mengikuti petunjuk rambu lalu lintas yang sudah terpasang. Dari tahun ke tahun jumlah pelanggaran lalu lintas menunjukan angka peningkatan, utamanya pengendara roda dua yang seringkali mengabaikan rambu lintas. (hms/mc)

Selengkapnya..

Dokter Bule Dipuji Ikatan Dokter Iri, Memalukan

Jemberpost.com- Ketika nurani yang bicara, para dokter bule itu bekerja profesional dan dengan senyuman dan rakyat miskin pun berterima kasih. Sejumlah orang yang melimpah di halaman Rumah Sakit Gigi dan Mulut sembari menanti panggilan pemeriksaan mata memuji dokter asing itu. "Orang mau ke sini kan karena tenaganya dari luar negeri," kata salah satu warga.

Proses penyembuhan mata katarak juga memunculkan kisah-kisah mengharukan. Ada seorang nenek yang sudah tak melihat selama empat tahun karena katarak. Begitu operasi berhasil, ia sudah bisa melihat kembali. Rasa syukur membuncah, tangis haru terdengar. Bahkan, dokter asal Amerika Serikat dipeluk oleh sang nenek karena begitu gembira.

Koordinator Bakti Sosial dari Universitas Jember, dr. Nugraha Wahyu Cahyana, mengatakan, banyak pasien miskin yang gembira setelah sembuh. "Secara medis, orang-orang itu (para dokter asing) profesional. Hasilnya sangat memuaskan. Saya tidak tahu apa yang dipermasalahkan (oleh IDI)," katanya.

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Jember melayangkan surat ke Dinas Kesehatan, mempertanyakan status para dokter bule yang bekerja dalam acara bakti sosial pengobatan mata dan operasi katarak.

Di Jember, MMI menugaskan enam dokter asing yang berasal dari Kanada dan Amerika Serikat. Mereka membuka praktik selama dua pekan, sejak 3 November lalu hingga Jumat (13/11/2009) di Rumah Sakit Gigi dan Mulut.

Ketua IDI Jember dr. Budi Rahardjo menyatakan pelayangan surat itu dipicu oleh pertanyaan dari anggota organisasi itu. "Ada pertanyaan lisan dan informasi dari anggota IDI tentang adanya kegiatan (baksos) itu. Kami menanyakan ke Dinkes tentang legalitas dari pelaksana, dalam hal ini dokter asing," katanya, Rabu (11/11/2009).

Nugraha mengatakan, bakti sosial oleh Universitas Jember yang melibatkan dokter asing sudah kali keempat dilaksanakan. Setahu dia, tak ada masalah dari sisi imigrasi. "MMI bukan organisasi sembarangan. Tidak akan menurunkan orang (dokter) sembarangan," katanya.

Nugraha heran kenapa kehadiran dokter asing baru dipersoalkan sekarang. "Kenapa tidak dari dulu? Mereka ke sini membantu masyarakat," katanya.

Nugraha meminta kepada semua pihak untuk bersikap bijaksana. Ia menghormati pihak-pihak yang mempertanyakan kehadiran dokter asing. "Mungkin komplain ini dalam rangka perbaikan juga," katanya.

Namun, Nugraha mengingatkan, agar persoalan tersebut tak mengganggu pasien atau warga miskin yang berobat. Selama ini angka penderita katarak di Indonesia mencapai 1,5 persen dari jumlah penduduk. "Di Jember, saya kira angkanya juga segitu. Maksimal kita hanya bisa menggarap 0,8 persen pasien dalam setahun," katanya.

Sementara itu Legislator dari Komisi D Bidang Kesehatan DPRD Jember, Abdul Ghafur, menyayangkan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) yang mempertanyakan masalah legalitas dokter asing, dalam cara bakti sosial pengobatan mata dan operasi katarak. Dinkes diingatkan supaya hati-hati dalam menanggapi surat dari IDI tersebut.

"Saya menyesalkan kalau IDI seperti itu. Semestinya IDI sebagai orang profesional punya jangkauan lebih jauh terhadap masyarakat Jember. Dia punya peluang membuat kegiatan serupa, tapi kenapa justru disalip Universitas Jember," kata Ghafur, Rabu (11/11/2009).

Ghafur menilai surat pertanyaan IDI hanya dilandasi kecemburuan. "Ini hanya persoalan iri saja. Dinkes harus hati-hati menanggapi hal ini. Kalau Dinkes menghentikan acara baksos itu, apakah sudah punya pilihan (kegiatan) lain yang lebih cerdas dan populis? Jangan hanya sekadar menghentikan," tukasnya.

Namun, Ketua IDI Jember dr. Budi Rahardjo menampik jika pihaknya cemburu. "Sebetulnya tidak ada. Baksos silakan. Cuma aturan yang disepakati bersama ya harus dilaksanakan. Kalau ditabrak, yang nabrak kita (dokter lokal) dipermasalahkan, yang nabrak orang asing kok dibiarkan," katanya.(BJ/sal)

Selengkapnya..

Dinkes Hentikan Operasi Katarak Sepihak, Masyarakat Marah

Jemberpost.com- Kegiatan Sosial yang dilaksanakan Medical Ministery Internasional (MMI) tiba-tiba dihentikan mendadak oleh Dinas kesehatan Jember. Yumarlis Humas Dinkes membenarkan penghentian kegiatan ini namun menurutnya penghentian ini atas usulan Ikatan Dokter Indonesia (IDI).Seperti diketahui Kegiatan sosial pemeriksaan dan Operasi Katarak ini diikuti oleh ribuan masyarakat, bahkan setiap hari lembaga tersebut dapat memeriksa dan mengoperasi 300 pasien. Disinyalir karena persaingan profesi antar dokter sehingga kegiatan ini dihentikan.
Masyarakat yang mayoritas antri sejak senin ini tidak terima dan berdemonstrasi di depan pintu masuk gedung Rumkit FKG Unej. Mereka mempertanyakan alasan penghentian kegiatan yang dirasakan penuh nuansa persaingan profesi.
“Pemerintah Jember menutup mata dengan keadaan kami, mereka menghentikan ini karena iri hati”Teriak Suroso SH pasien yang tinggal melaksanakan operasi.
Senada dengan itu Ahmad Alkaff dari Yayasan Rabithah Alawiyah Jember menyayangkan sikap Dinkes dan IDI yang menafikkan nurani dan mengedepankan faktor iri hati. Ia berharap ada setitik perhatian untuk masyarakat kecil, apalagi sekedar fator administrasi mestinya bisa diselesaikan sambil jalan. Ahmad mencontohkan keikhlasan para dokter MMI yang bekerja dengan nurani dan keikhlasan. “Mereka profesional, Ikhlas membantu masyarakat kecil dan dengan penuh senyuman, Tiru mereka”.Ujarnya.
Ironisnya petugas yang memberi pengumuman malah melakukan pembohongan publik dengan mengatakan bahwa obat-obatan yang dibawa para bule telah habis. Mendengar itu masyarakat berteriak-teriak tidak percaya. “Sudah mengecewakan malah menyalahkan dokter bule, Dasar dinas kesehatan dan IDI ndak punya malu”kata Salim warga Balung yang ikut Demo.
Sementara itu Dr Kendzia dari MMI yang dikonfirmasi Jemberpost.com disela-sela persiapan pulangnya menyatakan kebahagiaannya bisa menolong masyarakat Jember. “Mereka cantik, ganteng dan baik-baik “. Ujarnya sambil senyum
Ketika ditanyakan seputar penghentian kegiatan ini Dr Kendzia dengan anggun menjelaskan bahwa ia menyesal nggak bisa menolong masyarakat Jember lagi, ia hanya ikuti peraturan. Namun jika diijinkan pasti MMI akan kembali. (sal)

Selengkapnya..