DEPNAKER TUNTASKAN MASALAH REKENING LIAR.

Jakarta,Jemberpost.com- Departemen Tenaga Kerja dan
Transmigrasi telah berhasil menuntaskan penanganan masalah rekening
liar senilai sekitar Rp132,3 miliar berasal dari Yayasan Dana Tabungan
Pesangon (YDTP) Migas. "Seluruh dana yang dikelola Depnakertrans itu telah disetorkan ke kas negara,"
Menakertrans Erman Suparno dalam siaran pers instansi itu di Jakarta,
Pengembalian dana rekening liar merupakan bagian dari hasil pembenahan tata kelola pemerintahan yang berbasis prinsip
"good governance". "Depnakertrans telah melakukan
langkah-langkah pembenahan penegakan hukum dalam menangani masalah
rekening liar ini. Semua proses sudah dilakukan dengan tertib dan baik.
Saat ini dananya sudah dikembalikan ke kas negara sesuai dengan
prosedur." kata Erman. Dia juga mengatakan dalam
menangani kasus rekening liar, dirinya telah meminta bantuan audit
dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). "Alhamdulillah sudah disetor ke
negara dan permasalahan rekening-rekening liar sudah selesai. Artinya,
sudah "clear", kata Menakertrans.
Erman juga mengungkapkan tahun ini penilaian dari BPK sudah Wajar Dengan
Pengecualian (WDP). Penilaian itu merupakan pengembangan yang sangat
baik bagi instansi yang selama ini "disclaimer" (tidak memberikan
pendapat). "Dulu-kan 'disclaimer' sekarang menjadi
non-disclaimer. Kita bentuk tim dan kerjasama dari semua jajaran
Direktorat Jenderal dan pemerintah daerah dan satuan- satuan daerah
dengan baik. Kita pro-aktif dan alhamdulillah sekarang nilai
pertanggung jawaban keuangan negara itu naik prestasinya menjadi Wajar
Dengan Pengecualian (WDP). Dia juga menjelaskan selama
empat tahun terakhir, sesuai dengan arahan Presiden, telah dilakukan
reformasi birokrasi di lingkungan kerja Depnakertrans. Hasilnya,
terjadi pembenahan organisasi, proses perekrutan dan pembentukan karir
kerja. "Manajemen sumber daya manusia telah dibenahi dengan baik dan
lancar," kata Erman. Pada pelayanan publik, dilakukan
upaya peningkatan kualitas layanan yang berbasis partisipasi. Hasilnya,
instansi itu memperoleh anugerah Pelayanan Prima dari Presiden RI. "Dengan
budaya kerja yang baik, kinerja dan produktifitas seluruh pegawai jadi
meningkat. Ini bentuk reformasi birokrasi yang dilakukan. Pegawai
menjadi kreatif dan inovatif, dan usulan juga datang dari bawah,"
katanya. (depnaker/sal)