Jember Nominator Layanan Publik

Jemberpost.com,
Untuk lebih meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat, Tim Penilai Pelayanan Publik Bakorwil IV Malang akhirnya bertemu dan sekaligus berdialog dengan Sekkab Jember, Djoewito, di Aula Pemkab Jember. Pertemuan yang juga dihadiri oleh Camat se – Kab. Jember dan beberapa Kepala SKPD terkait itu dimaksudkan untuk membahas dan mengevaluasi pelayanan publik. Sebab, nantinya Kabupaten Jember akan dijadikan salah satu nominasi evaluasi pelayanan publik birokrasi kepada masyarakat di tingkat provinsi pada bulan Mei mendatang.
Menurut Ketua Tim Penilai Pelayanan Publik Bakorwil IV Malang, Hendro Sutanto, SH, MSi, maksud dari kunjungan itu adalah untuk melaksanakan tugas Gubernur dalam rangka penilaian kompetisi pelayanan publik antar kabupaten / kota. “Dalam kesempatan ini Bakorwil lebih memfokuskan pada pembinaan, guna mempersiapkan kabupaten / kota yang telah dinominasikan untuk diusulkan mewakili Bakorwil Malang dalam kompetisi pelayanan publik antar kabupaten / kota tingkat Provinsi Jawa Timur”, terangnya.
Sedang tujuannya, lanjut Hendro, adalah untuk mengetahui sejauhmana progress pengembangan pelayanan publik yang dilakukan di kabupaten / kota, memberikan motivasi kepada pemerintah kabupaten / kota untuk senantiasa berinovasi dalam rangka memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat dan untuk memberikan penghargaan atas goodwill dan prestasi yang telah dilakukan pemerintah kabupaten / kota dibidang pelayanan publik secara optimal.
Dijelaskan Hendro, terdapat 3 macam penghargaan yang diberikan Pemerintah kepada Pemerintah Kabupaten / Kota, yaitu Piagam Penghargaan Citra Pelayanan Prima, yang diberikan kepada unit kerja atas prestasi pelayanannya kepada masyarakat ; Penghargaan Unit Pelayanan Publik Percontohan dan Penghargaan Pengembangan Pelayanan Publik.
Untuk indikator penilaian, Hendro mengatakan, diantaranya adalah menyangkut kebijakan deregulasi dan debirokratisasi pelayanan publik, kebijakan peningkatan parsipasi masyarakat, pembinaan teknis kepada unit pelayanan publik dan lain sebagainya.
Sementara itu pada kesempatan yang sama menurut Sekkab Jember, Drs. Ec. Djoewito, MM, dalam paparannya mengatakan, keberadaan birokrasi pada hakikatnya adalah sebagai pelayan publik. “Dalam konteks ini, maka kewajiban kita sebagai birokrasi, setidaknya ada 3 hak masyarakat yang harus dipenuhi dan dilayani”, katanya.
Ia kemudian menjelaskan 3 hak tersebut meliputi hak sosial masyarakat, hak ekonomi masyarakat dan hak politik masyarakarat. “Seiring dengan ‘goodwill’ dari pemerintah pusat untuk meningkatkan pelayanan publik yang ditandai dengan peraturan perundang-undangan, maka Pemkab Jember sepenuhnya mendukung kebijakan tersebut”, cetusnya.
Sebagai tindak lanjut dari upaya tersebut, imbuh Djoewito, Bupati Jember telah menerbitkan beberapa Peraturan Bupati yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. “Upaya peningkatan pelayanan publik ini dimaksudkan untuk mendukung visi Pemkab Jember, yaitu terciptanya pelayanan aparatur pemerintahan yang kreatif, bersih dan berwibawa untuk mewujudkan masyarakat Jember yang sejahtera, agamis dan bermartabat”, paparnya.
Dengan adanya slogan Membangun Desa Menata Kota untuk Kemakmuran Bersama, tambah Djoewito, pelayanan publik oleh Pemkab Jember berpihak kepada masyarakat kecil, sehingga akan terwujud masyarakat yang sejahtera lahir dan batin yang ditandai sepenuhnya kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan dan sosial – ekonomi.
Djoewito juga menjelaskan, untuk mempertegas komitmen akan peningkatan kinerja pelayanan publik, masing – masing SKPD dan BUMD di Kab. Jember membuat pernyataan tertulis yang berisikan komitmen terhadap peningkatan pelayanan publik. “Dan hal ini telah dibuktikkan dengan diraihnya beberapa penghargaan oleh Pemkab Jember dalam bidang kesehatan dan pendidikan”, tegasnya.
Untuk bidang kesehatan, Puskesmas Sumbersari, Puger, Tanggul, Ambulu, Sumberjambe dan Kencong telah meraih penghargaan karena telah menerapkan Sistem Manajemen Mutu sesuai dengan standart ISO 9001 : 2000 pada tahun 2008 lalu.
Sedang untuk bidang pendidikan, SMKN Sukorambi telah mendapatkan Sertifikasi ISO. Selain itu, pada tahun 2007 lalu Bupati Jember, MZA Djalal telah menerima penghargaan Widya Krama Utama dari Presiden SBY sebagai penghargaan dari keberhasilan Pemkab Jember dalam penuntasan buta aksara. (sal)