Anggota DPRD Jember Dilantik

Jemberpost.com-Dengan pengamanan super ketat dan diwarnai demonstrasi serta interupsi akhirnya 49 anggota dewan perwakilan rakyat periode 2009-2014 resmi dilantik Kepala Pengadilan Kabupaten Jember. nterupsi dan aksi Walk Out Agus Hadi dari PDIP mempertanyakan kasus hukum pencurian suara yang dilakukan oleh rekannya yang turut dilantik yaitu Suharto, Namun Madini Farouq menegaskan bahwa pelantikan tersebut merupakan produk hukum berupa ketetapan Gubernur tentang penetapan dan pelantikan anggota DPRD kabupaten Jember. Karena Pelantikan dilanjutkan maka Agus Hadi melakukan aksi WO dan tak turut dilantik.

Pelantikan akhirnya dilanjutkan dan dimulai pukul 10.00 WIB. Dalam sambutannya madini menjelaskan bahwa setiap pemimpin pasti ada masanya dan setiap masa memiliki pemimpin. Pengabdian sebagai anggota DPRD Jember boleh berakhir. "Tapi pengabdian kepada rakyat Jember, tidak boleh berakhir," katanya.

Madini mengingatkan, DPRD Jember sudah berupaya memperjuangkan keinginan rakyat Jember. Namun, jasa dan perjuangan DPRD ini kerap tertutupi oleh jasa eksekutif.

"APBD merupakan hasil kesepakatan bersama antara eksekutif dan legislatif. Tapi karena pelaksanaan APBD dilakukan oleh eksekutif, seringkali ketika ada program pembangunan di mana legislatif juga punya peran penting dalam pembahasan dan persetujuan, kurang mendapatkan apresiasi dari masyarakat," kata Madini.

Ucapan terima kasih dari rakyat, kata Madini, seringkali hanya ditujukan kepada eksekutif. "DPRD terlupakan dan terlewatkan. Tapi walau begitu, kami sudah cukup merasa senang bila melihat rakyat Jember sejahtera dan bahagia," katanya.

Menurutnya, ada dua indikator mengukur kinerja DPRD jember: kinerja fungsional sebagai institusi penyeimbang kerja eksekutif dan peran dalam perubahan. "DPRD berperan mengarahkan kemajuan sistem politik ke arah yang lebih baik. Artinya menempatkan daerah dalam bingkai sistem ideal yang memberikan struktur dan fungsi politik," kata Madini.

Selama 2004-2009, ada 49 pengaduan (25 persen) masyarakat yang masuk ke DPRD Jember terkait urusan politik dan pembangunan. Ini mengindikasikan masyarakat buruh akuntabilitas, transparansi, dan pemerintahan yang bersih.

Sementara itu, pengaduan terkait masalah sosial dan pemerintahan mencapai 45 pengaduan (23 persen), masalah pertanahan 13 pengaduan (7 persen).

Sementara itu dalam sambutannya Bupati Djalal mengucapkan terima kasih atas kerjasama eksekutifdan legislatif dalam kurun waktu periode 2004-2009. Djalal juga berharap Anggota dewan periode 2009-20014 dapat bekerjasama dengan baik.(sal)