40% Pasien Miskin RSUD Tak Terdata

Jemberpost.com - Kasus adopsi tidak prosedural yang dialami Muhammad Adhar tidak akan terjadi, jika pendataan warga miskin untuk asuransi kesehatan berjalan baik.Sejak lama Komisi D DPRD Jember mengingatkan, agar Pemerintah Kabupaten Jember melakukan pendataan seakurat mungkin. Namun ternyata, menurut Ketua Komisi D Miftahul Ulum, pendataan tersebut acak-acakan.

Ini terbukti dari tidak terpenuhinya kuota warga miskin yang berhak menerima asuransi kesehatan. Dari kuota 695.360 orang, hanya dipenuhi 682.299 orang. Masih tersisa 13.061 tempat.

"Alasannya sudah tak ada lagi warga miskin yang bisa didata. Padahal, di RSUD, pasien miskin di luar jamkesmas mencapai 40 persen. Siti Fatimah tidak terdata, walau miskin. Jika pendataan benar, tentu tidak terjadi seperti ini (kasus adopsi tak prosedural)," kata Ulum.

Anak Siti Fatimah diadopsi tanpa prosedur jelas, setelah Fatimah dan suaminya tidak bisa melunasi biaya berobat dan bersalin di RSUD dr. Soebandi.

Komisi D sempat mengusulkan, agar APBD menyediakan anggaran kesehatan bagi warga miskin yang tidak termasuk dalam data penerima dana kesehatan pusat. Namun ternyata APBD 2009 hanya menyediakan Rp 800 juta dari kebutuhan Rp 8 miliar.

Komisi D mendesak agar Pemkab Jember segera melakukan pendataan kembali, karena pemerintah pusat memperbolehkan perbaikan data paling lambat Februari 2009. Jika tidak, maka dikhawatirkan akan muncul 'Fatimah-Fatimah' baru. [BJ]