PLKB Ujung Tombak Keberhasilan KB

Jemberpost.com,
Pemberian pemahaman dan pengetahuan kepada masyarakat tentang arti pentingnya mengikuti program Keluarga Berencana (KB) tidak terlepas dari peran Penyuluh Lapangan KB / Penyuluh KB (PLKB/PKB). Betapa tidakdengan adanya transfer informasi atau pengetahuan tentang seluk-beluk KB, tentu akan dapat mengarahkan masyarakat untuk memilih alat kontrasepsi yang sesuai, sehingga dapat menekan laju pertumbuhan penduduk.
Sebagai negara dengan peringkat ke – 4 populasi penduduk terbesar di dunia sesudah China, India dan Amerika Serikat, sampai dengan tahun 2005, jumlah penduduk Indonesia telah mencapai sekitar 219 juta jiwa atau naik sekitar 6,7 % dari jumlah penduduk pada tahun 2000. Selain itu, tidak seperti China dan India yang berhasil menjadikan jumlah penduduknya sebagai salah satu kekuatan, Indonesia masih belum mampu untuk memanfaatkan jumlah populasinya yang besar menjadi kekuatan ekonomi. Dengan demikian, Pemerintah Indonesia memang sangat perlu menekan populasi jumlah penduduk, yaitu melalui pelaksanaan program KB.
Menurut Kepala Badan Kependudukan dan Catatan Sipil (Bapenduk Capil) Kab. Jember, Drs. R. Hendroyono, M.Si saat pemberian pembekalan kepada Tim Penggerak PKK di aula PB. Sudirman, Pemkab Jember beberapa waktu lalu, PLKB/PKB merupakan ujung tombak keberhasilan program KB. “Sebab, PLKB/PKB mempunyai tugas memberikan pelayanan KB berkualitas bagi rakyat, terutama rakyat miskin dan memberikan pelayanan konseling KIE KB”, tuturnya.
Selain itu, imbuhnya, PLKB/PKB juga sangat potensial sekali bila didayagunakan untuk program pembangunan lain saat ini dan dimasa mendatang. “Karena, PLKB/PKB dalam tugasnya selalu berkoordinasi dengan ujung tombak pembangunan yang lain, semisal TP-PKK, Dharma Wanita, dan Kader-Kader sektor lain di wilayah kerja”, cetusnya.
Agar kinerja PLKB/PKB ini terus meningkat, kata Hendro, maka kemampuan mereka perlu diasah, antara lain dengan terus mengikutsertakan mereka dalam pendidikan dan pelatihan, harus menguasai materi penyuluhan, harus tetap aktif dalam penyuluhan di Posyandu, pertemuan-pertemuan formal dan non-formal serta meningkatkan kemampuan diri untuk berkoordinasi dengan jejaring pelayanan KB pemerintah dan swasta / non-pemerintah.
Selain itu, PLKB/PKB juga dapat bertugas pada lingkup Posyandu dengan kegiatan-kegiatan yang lebih luas, seperti menjadikan Posyandu menjadi Pos Pemberdayaan Keluarga (Posdaya) dengan kegiatan : KB dan Kesehatan Keluarga.
Hendro mengatakan, saat ini banyak kendala dalam pelaksanaan program KB. “Di Jember sendiri, kita kehilangan sekitar 100 petugas lapangan atau sekitar 36 %, karena konsekuensi dari perubahan struktur kelembagaan dan sebagian karena pensiun atau meninggal”, ungkapnya. Padahal, lanjutnya, PLKB/PKB yang merupakan ujung tombak keberhasilan KB sulit digantikan sebab dalam tugasnya mereka dibekali pendidikan dan pelatihan khusus. Selain itu, pasca otonomi daerah para PLKB sarjana dialihkan oleh pemerintah daerah untuk pembangunan sektor lain, sehingga terjadi kekurangan tenaga PLKB/PKB.
Agar program KB dapat berhasil, Hendro menandaskan perlu dilakukannya advokasi ke berbagai pihak tentang peran pentingnya PLKB/PKB untuk keberlangsungan program KB di Daerah. “Disamping itu, juga perlu adanya advokasi untuk menambah tenaga PLKB/PKB dari staf instansi lain, mengupayakan dukungan dana operasional APBN dan APBD dan mengupayakan orientasi/refreshing bagi PLKB/PKB yang lama”, tukasnya. (sal/dn)