Bank Indonesia Koordinasi Tim Pengendali Inflasi Daerah

Jemberpost.com,
Untuk menciptakan perekonomian Kabupaten Jember yang berkelanjutan dengan tingkat inflasi yang rendah dan stabil, maka di perlukan koordinasi pengendalian inflasi itu sendiri.Untuk pengendalian tingkat inflasi di Jember, Bank Indonesia Cabang Jember dan Asisten II Pemkab Jember bersama dengan Deputi Pemimpin Bank Indonesia Surabaya. telah menghasilkan beberapa materi yang penting dalam rapat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah di gedung BI Jember lantai 2.
Menurut Asisten II Pemkab Jember, Drs. H Edy B. Susilo M.Si, seperti yang disampaikan Bupati Jember pada waktu pengukuhan Tim Pengendalian Inflasi Daerah, Pemkab akan selalu mendukung dan mem-back up keberadaan Tim ini karena di sadari bersama bahwa Tim ini. “Hal ini akan memberikan manfaat dalam rangka pengumpulan data dan analisa data kemudian sampai dengan pemberian rekomendasi, sehingga dengan adanya Tim ini minimal bisa mengerem laju inflasi pada kondisi stabil, tidak terlalu tinggi tapi juga tidak terlalu rendah yang bisa menyebabkan terjadinya deflasi”, jelasnya.
Bila hal itu bisa dilakukan, kata Edy, maka hal-hal yang berkaitan dengan pertumbuhan otonomi daerah akan dapat berkembang dengan baik. “Dengan demikian, anggota Tim ini itu harus selalu memonitoring, mendata dan mengkaji untuk dianalisa bersama untuk berbagai kepentingan sesuai dengan kebutuhan daerah”, terangnya lagi.
Sebenarnya ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi tingkat inflasi , misalnya harga – harga kebutuhan pokok, termasuk juga nilai UMR, harga BBM dan lain sebagainya. Bila indikator – indikator tersebut stabil, maka laju inflasi tentu juga dapat ditekan atau minimal tidak meningkat terlalu tajam.
Sementara itu, menurut Pemimpin Bank Indonesia Jember, A. Rasjid Madjid, dalam UU No. 4 tahun 2003 tentang Bank Indonesia, Bank Sentral, yaitu BI dalam mengukur stabilitas rupiah salah satu indikatornya adalah tingkat inflasi. “BI mengajak kerjasama dengan instansi terkait di Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten untuk bersama-sama menekan inflasi agar menjadi terkendali sesuai dengan harapan Pemerintah”, urainya.
Rasjid mengatakan, Jember merupakan salah satu kabupaten yang ada di propinsi Jawa Timur yang tingkat inflasinya relatif tinggi, (tingkat inflasi tertinggi adalah Madiun, red). Hal ini dikarenaka letak strategis Kabupaten Jember yang berada di wilayah timur, sehingga banyak barang-barang yang didistribusikan dari pusat kota Surabaya ke Jember mempunyai jarak tempuh dan biaya yang cukup tinggi. “Disamping itu juga sarana dan prasarana jalannya yang masih belum memungkinkan untuk bisa di lalui secara cepat”, kilahnya.
Ia kemudian menjelaskan, salah satu kendalanya adalah adanya musibah Lapindo yang menyebabkan stagnasi lalu lintas, sehingga untuk mencapai Jember, distribusi barang dari Surabaya ke Jember memerlukan waktu 7 jam, ditambah lagi biaya yang tidak murah.
Sedangkan menurut Deputi BI Surabaya, Wibisono, rapat koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah ini yang di gagas oleh BI Jember dan Pemkab Jember yang sebelumnya telah mengukuhkan dibentuknya TPID dinilai sangat baik. “Hal ini karena merupakan sarana yang bagus untuk bisa mengenali sumber-sumber tekanan inflasi dan bagaimana cara mengatasinya”, terangnya.
Ke depan, imbuh Wibisono, masing-masing Dinas, Badan, Kantor dan Bagian di Pemkab Jember harus mempunyai tanggung jawab untuk memberikan data informasi terkait perannya di dalam TPID. “Jadi masing-masing pihak akan memberikan masukan kepada Tim ini dan sekaligus akan memberikan rekomendasi bagaimana cara mengendalikan inflasi supaya kestabilan dapat dicapai untuk mendukung pertumbuhan prekonomian di Kabupaten Jember”, tandasnya. (sal)