Jaminan Kesehatan Warga Miskin Tak Dianggarkan

Jemberpost.com - Tiga rumah sakit tidak menganggarkan dana jaminan kesehatan warga miskin (jamkesmas) di luar kuota pemerintah pusat. Padahal, jauh-jauh hari, DPRD Jember sudah mengingatkan agar dalam APBD dianggarkan.Anggota Komisi D Bidang Kesejahteraan DPRD Jember, Agus Hadi Santoso, mengatakan, bahwa untuk tiga rumah sakit umum daerah di Jember, dibutuhkan dana Rp 8,28 miliar agar pasien miskin di luar kuota penerima jamkesmas terlayani selama setahun.

Rinciannya: Rp 600 juta per bulan untuk RSUD dr. Subandi, Rp 60 juta per bulan untuk RSU Balung, Rp 30 juta per bulan untuk RSU Kalisat.

"Tapi karena alasan keterbatasan anggaran, dana jamkesmas untuk warga miskin non kuota tidak bisa dianggarkan," kata Agus, Sabtu (15/11/2008).

Dalam rapat antara Komisi D dengan direktur tiga rumah sakit, sempat ada usulan agar dana jamkesmas tersebut sementara diambilkan dari dana yang dikelola mandiri oleh rumah sakit. Dana yang dikelola RSUD dr. Subandi saja menacapai Rp 39,975 miliar.

Namun usulan itu ditolak, karena ada kekhawatiran bisa mengganggu operasional rumah sakit.

Komisi D akhirnya memilih untuk menggeser anggaran di Dinas Pendidikan. "Ada anggaran Rp 1,395 miliar di pos pengembangan keragaman budaya yang tumpang tindih dengan Kantor Pariwisata dan Budaya. Ini akan kita manfaatkan," kata Agus.

Dana sebesar itu hanya untuk enam bulan. Setelah dana alokasi umum turun, maka akan dilakukan perubahan anggaran keuangan tahun 2009, agar jamkesmas non kuota bisa terliputi. Selain itu, Agus memandang anggaran tak tersangka bisa digunakan.

Agus mengatakan, perubahan susunan organisasi dan tata kerja instansi pemerintah berpengaruh dalam penyusunan APBD 2009. Adanya beberapa instansi baru membuat penganggaran cenderung terburu-buru.

Anggota Komisi D lainnya, Misbahussalam, mengatakan, persoalan jamskesmas non kuota muncul karena Pemerintah Kabupaten Jember tidak memenuhi kuota warga miskin yang diberikan pusat. Andai saja kuota tersebut dipenuhi seluruhnya, mungkin tidak akan ada permintaan penganggaran jamkesmas bagi warga miskin yang tidak terdata oleh pemerintah. [wir/BJ]