Pemkab Antisipasi Kelangkaan Pupuk

Jemberpost.com,
Fenomena kelangkaan pupuk khususnya di Kabupaten Jember merupakan suatu hal yang perlu dicari solusinya. Sebab, sebagian besar mata pencaharian penduduk Jember adalah di bidang agraris. Hal itulah yang mendasari langkah antisipasi Pemkab Jember untuk membuat suatu kebijakan khususnya bagi para petani.
”Upaya yang ditempuh Pemkab untuk mengantisipasi kelangkaan pupuk pada tingkat petani adalah dengan melaksanakan penyusunan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK), intensifikasi pengawasan, menginstrusikan kepada distributor untuk segera melaksanakan penataan ulang kios-kios resminya dan memberikan sanksi tegas terhadap pelanggaran pupuk bersubsidi”, kata Bupati Jember, MZA. Djalal ketika membacakan laporan Jawaban Bupati menanggapi pandangan umum fraksi PDI Perjuangan pada sidang DPRD di gedung DPRD Jember.
Secara terperinci kemudian Bupati Djalal menjelaskan bahwa tujuan dari rencana RDKK adalah untuk mengetahui kebutuhan riil pupuk, mempermudah pendistribusian kepada petani dan kelompok tani, penyaluran pupuk bersubsidi dilaksanakan secara konsisten dengan berdasarkan 6 tepat, yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu dan mutu.
Untuk program intensifikasi pengawasan dilakukan melalui pengawasan terhadap pendistribusian pupuk bersubsidi dari distributor ke kios-kios, pengawasan terhadap pendistribusian pupuk bersubsidi dari kios ke petani / kelompok tani dan pengawasan terhadap pihak lain yang melakukan penjualan pupuk, baik pupuk yang akan dikirim ke luar kota maupun yang datang dari wilayah lain.
Menanggapi pandangan umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (P3), Bupati memberi perhatian terhadap peningkatan kinerja pelayanan publik dan optimalisasi pengelolaan anggaran dalam APBD, serta perlunya jaminan kualitas pelaksanaan kegiatan / proyek di Kabupaten Jember.
”Hal itu akan kami tindaklanjuti melalui instansi terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing”, tegas Bupati.
Berkaitan dengan apresiasi dari Fraksi P3 terhadap peningkatan kualitas dan jangkauan layanan rawat inap di puskesmas-puskesmas yang ada di Kab. Jember, Bupati Djalal menandaskan bahwa keberhasilan tersebut merupakan hasil kerjasama semua pihak yang ditunjang dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat Jember akan arti penting kesehatan.
”Kami akan terus berupaya untuk lebih meningkatkan pelayanan kesehatan yang bermutu, terjangkau dan merata”, katanya menambahkan.
Pada sidang paripurna itu, Bupati Djalal menyampaikan ucapan terima kasihnya atas apresiasi Fraksi PKB mengenai event BBJ, pemanfaatan lapangan terbang Notohadinegoro, pemberian THR bagi pegawai dan optimalisasi potensi PAD.
”Perlu kami sampaikan bahwa perubahan APBD tahun 2008 telah diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, termasuk peningkatan akses layanan kesehatan bagi masyarakat miskin”, katanya menanggapi pandangan umum Fraksi PKB.
Ia kemudian menjelaskan bahwa dalam perubahan APBD tahun 2008, telah dialokasikan bagi masyarakat miskin non-database JAMKESMAS sebesar Rp 4,3 Milyar untuk bulan September sampai dengan akhir tahun 2008 yang tersebar di 3 rumah sakit umum daerah.
Mengenai pembangunan Pasar Kencong, dalam menanggapi pandangan umum Fraksi Golongan Karya, Bupati Djalal menjelaskan bahwa dengan memperhatikan perkembangan wilayah Kec. Kencong, maka lokasi Pasar Kencong yang lama berdasarkan tata ruang dipandang sudah tidak memenuhi syarat untuk dikembangkan menjadi Pasar Modern.
”Oleh karena itu, saat ini telah dicarikan alternatif tempat, yaitu lahan milik PG Semboro yang lebih strategis dan representatif serta terpadu dengan rencana pembangunan lainnya, seperti sub terminal dan pasar hewan, sedang lokasi pasar yang lama akan diperuntukkan sebagai taman kota”, katanya menegaskan.
Adapun tentang pungutan untuk siswa baru pada jenjang SD/SMP Negeri, pada prinsipnya tidak dikenakan biaya pendaftaran, karena sudah dipenuhi melalui BOS. Bila ada pungutan lain, maka akan disesuaikan dengan rencana dan program sekolah masing-masing yang dibahas dalam forum musyawarah antara sekolah dan komite sekolah.
”Dan untuk program konversi minyak tanah yang merupakan kebijakan Pemerintah Pusat, masyarakat akan memperoleh pembagian paket LPG 3 Kg beserta isi, kompor, regulator dan selang secara gratis”, jelas Bupati. (sal/dn)