Jemberpost.com, Jakarta - Tidak adanya keputusan presiden (Keppres) tentang pelarangan aliran agama Ahmadiyah membuktikan keberpihakan pemerintah terhadap aliran sesat itu. Pemerintah juga tidak pernah melakukan pemantauan terhadap aktivitas pengikut aliran Ahmadiyah.Pengacara Mahendradatta mengatakan saat ini Ahmadiyah menang karena keberpihakan pemerintah itu. "Ya, selain menang, dia (Ahmadiyah) juga bisa memutarbalikkan fakta," ujar Mahendradatta ketika dihubungi,Minggu (24/8)
Dijelaskan, Majelis Ulama Indonesia (MUI) tidak memiliki tanggung jawab untuk melakukan pemantauan terhadap Ahmadiyah. Pemerintah yang seharusnya bertanggung jawab melakukan pemantauan. "Ini tanggung jawab pemerintah. Salahnya sendiri memilih SKB bukan Keppres," tambahnya.
Dia menyayangkan, pemerintah lebih memilih menerbitkan Surat Keputusan Bersama dibandingkan Keppres. Padahal, ujar Mahendradatta, dengan Keppres dipastikan akan mempermudah penanganan Ahmadiyah.
"Dengan Keppres akan lebih mudah, tinggal menetapkan membubarkan atau tidak. Sedangkan SKB harus melakukan pemantauan ke seluruh pengikut Ahmadiyah dan sebagainya, lebih ribet," tandasnya.
MUI akan tetap memperjuangkan pembubaran Ahmadiyah. "Isu ini sudah jadi sorotan, kita akan bicarakan dulu untuk menindak lanjutinya," ungkap Mahendradatta.[inilah.com/L5]
Kategori
Blog Archive
Minggu, Agustus 24, 2008
Pemerintah Memihak Ahmadiyah
Diposting oleh Team Redaksi
Label: Nasional
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Posting Komentar